MAKASSAR – Ramai pemberitaan media beberapa hari terakhir terkait demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap Penjabat Gubernur Sulsel Bactiar Baharuddin. Beberapa waktu yang lalu juga organisasi Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) juga melakukan unjuk rasa menyikapi surat edaran Pj Gubernur yang memprogramkan penanaman pisang ditiap desa.
Berbagai cara dilakukan untuk menyalurkan aspirasinya, melalui demonstrasi sehingga hal ini kemudian menjadi konsumsi publik bahwa Pj Gubernur yang baru beberapa bulan menjabat ini memiliki banyak pekerjaan rumah yang diwariskan oleh Gubernur sebelumnya.
Menanggapi pemberitaan mengenai demo mahasiswa, Syarifuddin Daeng Punna (SAdAP) tokoh masyarakat Sulsel di Jakarta menyarankan kepada mahasiswa agar menyampaikan aspirasinya dengan cara unjuk rembug.
“Jangan lagi demonstrasi dijalan raya sambil menutup akses kendaraan yang lalu lalang, sama halnya merugikan masyarakat sementara yang diperjuangkan adalah kepentingan kemaslahatan,” ujar SAdAP, Kamis (19/10/2023).
Lanjutnya, tinggalkan cara-cara seperti itu, lakukan dengan cara yang lebih intelektual dan elegan karena unjuk rasa dengan bakar ban bekas dan menutup jalan adalah cara-cara yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, lebih baik lakukan unjuk rembug dengan mendatangi pemprov, minta waktu lowongnya Pj Gubernur lalu diskusikan apa yang menjadi tujuan dari kedatangan mahasiswa.
Apalagi yang sedang heboh saat ini terkait Defisit APBD sebesar Rp1,5 T bisa didiskusikan bersama Pj Gubernur Sulsel, karena hal itu tentu akan membuat beberapa program Pemprov mengalami kendala, belanja daerah akan diminimalkan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan saja, olehnya itu mahasiswa dapat menanyakan langsung ke Pj, karena bisa saja ada kongkalikong yang berujung pada indikasi korupsi dalam mengelola anggaran daerah sehingga terjadi defisit, selain itu desak agar beliau transparan menyampaikan ke publik sebab anggaran Rp1,5 T.
“Jika terjadi ketidaksesuaian antara pendapatan dan belanja daerah maka patut dipertanyakan dan saya rasa hal itu bisa diselidiki, Pj harus berani mengungkap masalah ini, libatkan aparat penegak hukum untuk menelusuri adanya potensi korupsinya karena yakin saja akan mengarah kesana, ini baru sebatas dugaan,” pungkasnya.
