MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menargetkan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tumbuh satu digit menjadi 6 persen pada 2023. Meski tinggal beberapa bulan lagi, ia mengaku optimis angka itu sesuai dengan prediksinya.
“Pada 2019 kita pernah 8,79 persen. Paling tidak dengan sisa beberapa bulan lagi ini tembus 6 persen. Sebelumnya kan kita 4 persen, naik 5 persen, jadi saya yakin naik satu persen,” kata Ramdhan Pomanto dalam program Nation Hub CNBC, di Jakarta, Rabu, (25/10/2023).
Ada empat sektor yang sangat dominan menopang perekonomian Kota Makassar. Di antaranya, sektor bisnis, perdagangan, hotel dan restoran serta properti menjadi empat hal yang sangat mendominasi ekonomi Makassar.
Ia katakan, ukuran itu ada pada aktivitas makan-minum, di restoran misalnya. Pasalnya, jika warga Makassar sampai keluar makan sementara memiliki makanan di rumah itu menunjukkan kemampuan daya beli. Apalagi saat ini Makassar sudah menjadi Makassar Kota Makan Enak.
Termasuk, membuat event-event yang makin ramai. Sebagaimana F8 yang dahulunya free dan dibuat berbayar justru masyarakat antusias dan mau membayar untuk festival ini.
Begitu juga dengan sektor properti yang dominan. Hal itu lantaran investasi properti marak di kawasan downtown dan reklamasi sehingga memacu ekonomi cepat recovery.
Hasilnya, dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan harga pangan sehingga inflasi menjadi terkendali. Metode pengendalian inflasi Pemkot Makassar pun unik.
Ada operasi pasar khusus pada Selasa dan Kamis yang melibatkan 10 Mobil inflasi. Seperti sebelumnya, ketika harga beras naik maka akan ditekan dengan operasi pasar dua ton sehari-satu pasar. Upaya itu pun membuat tidak ada lagi spekulasi sehingga stabil.
Meski mencapai 2,49 persen inflasi per September year on year (yoy) 2023, Danny menuturkan dirinya tetap ingin menjaga paritas daya beli masyarakat. “Inflasi itu seperti tekanan darah, tidak boleh tinggi tidak boleh juga terlalu rendah. Sudah di bawah 3 itu bagus sekali,” ungkapnya.
Akhirnya, dia juga berharap tidak adanya kendala sosial seperti resistensi pada agenda politik agar apa yang diharapkan dapat tercapai.(*)
