MAKASSAR – Permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik adalah terkait banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.
Tidak hanya itu, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran masih sering terjadi di daerah sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan dari segi aspek pembangunan.
Permasalahan seperti ini yang mestinya menjadi lokus kajian para praktisi hukum sehingga dalam penegakan hukum terjadi check and balance, dan tidak tebang pilih dalam menindaki pejabat yang bermasalah.
Merespon hal tersebut, Syarifuddin Daeng Punna yang juga merupakan dewan penasehat Forum Satu Nusantara (FORTUNA)Pembina Laskar Merah Putih , PEKAT ib dan beberapa Ormas lainnya menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan yang terjadi di daerah.
Sebenarnya banyak pemberitaan media yang mengulas tentang perilaku korup pejabat di daerah, dimana dugaan korupsi Kepala Daerah yang masih di diamkan, tapi suatu saat akan terkuak jika semua pihak, LSM, Media dan Para Akademisi mau bersinergi untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan ketika seorang Kapala Daerah melakukan korupsi.
Olehnya itu, penggunaan uang rakyat yang dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif harus dikawal baik-baik, jangan sampai penggunaannya tidak tepat sasaran dan hanya menguntungkan pribadi dan kelompoknya saja.
Penggunaan uang rakyat disalurkan ke kegiatan sosial, diantaranya membantu pembangunan fisik maupun bantuan sosial yang disalurkan melalui pejabat eksekutif merupakan sesuatu yang wajar dilakukan, selama itu untuk kepentingan rakyat.
Namun bukan berarti dana sosial tersebut yang diperuntukkan pembangunan infrastruktur dan sebagainya di instansi penegak Hukum,yg dikemas sbg dana hibah dapat membuat aparatnya membela dan tidak menindaki pejabat atau kepala daerah yang dimaksud ingat beberapa ormas/sudah mengantongi data , jadi sudah ada datanya.
“Saya berpesan kepada beberapa ormas juga LSM yang saya naungi bahwa dalam kepengurusan agar semua solid tetap bersatu mengawal kinerja para eksekutif , legislatif dan yudikatif di daerah republik ini dengan mengutamakan unjuk rembuk , unjuk pikir sebelum unjuk Rasa terbuka ke jalan terang,” papar pria yang sering disapa SAdAP ini, Kamis (1/6).
Lanjutnya, SAdAP harapkan hukum tetap menjadi panglima, tegak lurus, tidak tebang pilih, tidak pandang bulu dan dapat memberi rasa keadilan bagi masyarakat, karena tidak ada yang kebal hukum di negara ini.
“Saya mohon kepada aparat penegak hukum supaya tidak tebang pilih bila ada oknum pejabat yang melakukan korupsi, terutama kepala daerah yang tidak peka dengan penderitaan rakyat dan hanya memprioritaskan kepentingan kelompoknya saja, nah pejabat yang seperti inilah yang patut diusut karena bisa saja anggaran yang diperuntukkan rakyat justru salah sasaran,” tukas SAdAP.
