Makassar,- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang diwakili oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) DPU menghadiri kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Tamalate di Hotel Colonial, Jalan Metro Tanjung Bunga, Jumat (11/02/22).
Dalam kegiatan Musrembang tingkat kecamatan dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Indira Jusuf Ismail, Kepala Bappeda Helmi, Kepala SKPD terkait, Camat, Lurah Se Kecamatan Tamalate, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Turut pula hadir anggota DPRD Kota Makassar, Arifin Dg Kulle (Komisi C), Ari Ashari Ilham (Komisi A), Anton Paul Goni (Komisi A), Nurul Hidayah (Komisi B) dan Yenni Rahman (Komisi D).
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas PU Makassar Hamka Darwis mengatakan, kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan maupun ditingkat Kelurahan merupakan amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2004 yang harus di jadikan agenda pemerintah, untuk dijalankan sebagai wadah menyerap aspirasi usulan kebutuhan masyarakat.
Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di mana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain.
“Kegiatan Musrenbang ini merupakan amanat Undang-undang, bagaimana kita menyerap Aspirasi usulan dari kebutuhan masyarakat baik menyangkut Infrastruktur seperti pembangunan fisik, pengembangan SDM dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.” Katanya.
Lanjut Hamka, “Kami berharap agar usulan prioritas benar – benar berdasarkan skala prioritas, bahkan super prioritas dan juga kami menyampaikan agar seluruh usulan benar – benar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis, dan kegiatan Musrenbang ini merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.” Terangnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Jusuf Ismail yang hadir sebagai Ketua Forum Eliminasi TB( Tuberkulosis) menyampaikan pentingnya pencegahan terhadap penyakit TB (Tuberkulosis), dimana Indonesia merupakan nomor urut ke – 2 di dunia terbanyak berpenyakit TB
Masih diwaktu yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman turut menyampaikan beberapa hal tentang penggunaan dana Kelurahan, dalam membuat harga satuan harus berpedoman pada aturan.
” Dalam menyusun usulan kegiatan fisik perlu menyampaikan terlebih dahulu ke pihak Kelurahan dan LPM. Agar dalam mengusulkan usulan tersebut harus benar-benar efektif sesuai prioritas dan sesuai kebutuhan infrastruktur yang ada di wilayahnya. Intinya dalam mengusulkan perlu adanya objektifitas sesuai skala prioritas yang ada . ” Terangnya. (*)
