Komisi B DPRD Kota Makassar menyampaikan kekecewaannya atas keputusan Penjabat Wali Kota Iqbal Suhaeb memberhentikan Direksi Perusda.
Andi Etty : Perlu Penguatan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak
Anggota Komisi E Bidang Pendidikan dan Keagamaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Nurhidayati Sainuddin , menyebutkan peraturan
DPRD Sulsel Kritik Ranperda Hibah Lahan Pemprov
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengkritik dan mempertanyakan Ranperda hibah lahan Pemprov Sulsel ke Yayasan
Rahman Pina Setuju Perusda Jadi Perumda Sulsel
Legislator Partai Golkar Sulsel, Rahman Pina menyarankan Perusda Sulsel mengubah status menjadi Perumda ketimbang Perseroda. Alasannya, dengan
Ranperda Perubahan Perusda di Tolak Fraksi PKS Ini Alasannya
Perubahan Perusahan Daerah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), menuai perdebatan saat rapat
Ketua Bapemperda Eric Horas: Banyak Perda yang Perlu di Revisi
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Makassar, Eric Horas mengatakan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) banyak yang
Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo Nilai Pemerintah Gagal Tangani Masalah Aset
Pemerintah Kota (Pemkot) dinilai gagal dalam menyelesaikan masalah aset daerah. Hal itu, diutarakan langsung oleh Ketua DPRD
Perda Makassar Banyak, Rudianto Lallo Perlu di Lakukan Unibuslo (Pengabungan)
Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo menilai, perlu dilakukan pengabungan peraturan daerah(Perda) atau lebih dikenal dengan unibuslo.
Menambah Sinergiritas Terhadap Penyellengara Pemerintah DPRD Kota Makassar Gelar Diskusi Publik
Guna menambah sinergiritas Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, agar sejalan dengan legislatif. DPRD Kota Makassar menggelar diskusi publik
Mengenalkan Aset Daerah Pada Masyarakat, DPRD Kota Makassar Gelar Diskusi Publik
Untuk mengenalkan aset daerah terhadap masyarakat, DPRD Kota Makassar menggelar diskusi publik dengan tema “Strategi Pengamanan Aset
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya