DPRD Maros dan Makassar Bersinergi Dorong Pemda Terkait Masalah Anak Jalanan

Parlemen

Komisi B DPRD Kota Makassar menyampaikan kekecewaannya atas keputusan Penjabat Wali Kota Iqbal Suhaeb memberhentikan Direksi Perusda.

Anggota Komisi E Bidang Pendidikan dan Keagamaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Nurhidayati Sainuddin , menyebutkan peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengkritik dan mempertanyakan Ranperda hibah lahan Pemprov Sulsel ke Yayasan

Legislator Partai Golkar Sulsel, Rahman Pina menyarankan Perusda Sulsel mengubah status menjadi Perumda ketimbang Perseroda. Alasannya, dengan

Perubahan Perusahan Daerah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), menuai perdebatan saat rapat

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Makassar, Eric Horas mengatakan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) banyak yang

Pemerintah Kota (Pemkot) dinilai gagal dalam menyelesaikan masalah aset daerah. Hal itu, diutarakan langsung oleh Ketua DPRD

Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo menilai, perlu dilakukan pengabungan peraturan daerah(Perda) atau lebih dikenal dengan unibuslo.

Guna menambah sinergiritas Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, agar sejalan dengan legislatif. DPRD Kota Makassar menggelar diskusi publik

Untuk mengenalkan aset daerah terhadap masyarakat, DPRD Kota Makassar menggelar diskusi publik dengan tema “Strategi Pengamanan Aset

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.