MAKASSAR – Kasus kekerasan seksual dan prostitusi anak di Kota Makassar makin marak dan mengkhawatirkan. Permasalahan ini dilingkupi berbagai macam faktor, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, pengaruh global dan aspek lain yang turut memberikan dampak terhadap maraknya prostitusi pada anak.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, PKBI Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Program Inklusi, mengadakan kegiatan Pertemuan Forum Kemitraan Lintas Stakeholder di Tingkat Daerah yang berlangsung di Hotel Grand Asia, kemarin, Kamis (3/11/2022).
Pada kegiatan tersebut hadir narasumber dari Sekertaris Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Zubaedah Hafid. Direktur Eksekutif Daerah PKBI Sulsel Andi Iskandar Harun. Program Officer Inklusi PKBI Sulsel Farid Satria, yang didampingi oleh fasilitator Saleh Yasin.
Andi Iskandar mengatakan, dibutuhkan mekanisme perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual dan prostitusi. Hal ini sangat penting agar anak yang memerlukan bantuan hukum dan kelompok terpinggirkan dapat terpenuhi hak dan kewajiban mereka dalam perlindungan hukum dan satuan kerja perangkat daerah, serta organisasi masyarakat sipil dapat saling berkolaborasi dalam penangangan kasus, baik sebelum maupun pasca kejadian.
“Adapun tujuan dari pertemuan ini yaitu menyusun mekanisme penanganan dan perlindungan anak yang berkonfilik dengan hukum, serta menyusun rekomendasi dan aksi rencana aksi bersama terkait kekerasan seksual dan prostitusi anak,” ujarnya.
Perlu diketahui, kata Andi Iskandar, fenomena prostitusi remaja putri di Kota Makassar dapat dilihat dari karakteristik tempat prostitusi, karakteristik pelaku dan korban, serta mekanisme prostitusi yang terjadi.
Ada empat macam pelaku perdagangan anak untuk prostitusi, yaitu pacar, teman, dan mucikari.
“Bagi sebagian besar pelaku yang terlibat dalam interaksi anak untuk prostitusi ini, keterlibatan mereka merupakan pekerjaan sampingan. Namun ada pula beberapa orang diantaranya yang menjadikan pekerjaan tetap,” bebernya. (Win)
