MAKASSAR – Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh perwakilan dari beberapa elemem masyarakat terkait pemecatan pegawai honorer lingkup Pemerintah Kota Makassar yang dianggap menyalahi ketentuan administrasi kepegawaian.
Aksi demonstrasi yang dilakukan tentu memberikan efek terhadap pemerintahan Danny Pomanto. Hal ini kemudian mendapat atensi dari Syarifuddin Daeng Punna, tokoh masyarakat Sulsel yang ada di Jakarta.
Ketika dikonfirmasi awak media, pria yang akrab disapa SAdAP ini meminta semua pihak untuk duduk bersama membicarakan permasalahan ini, sebab kalau terus menerus terjadi aksi demonstrasi di Balaikota Makassar akan sangat mengganggu aktifitas perkantoran.
“Jadi harapan saya agar cari jalan tengahnya saja, lakukan unjuk rembug, karena demonstrasi bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan setiap permasalahan apalagi yang berkaitan dengan administrasi dalam pemerintahan,” terangnya, Sabtu (10/12/2022).
SAdAP menyarankan lakukan langkah persuasif, karena yakin dan percaya bahwa Danny Pomanto sosok pemimpin yang bijak dan pengayom. Akan menerima setiap saran dan masukan dari ormas, LSM seperti halnya pembayaran uang pensiun karyawan PDAM yang cukup lama berpolemik dan pada akhirnya mendapatkan solusi setelah dilakukan langkah unjuk rembug antara pihak ormas sebagai pendamping, pihak pemkot dengan melibatkan BPK.
Lanjutnya, yang namanya manusia tidak ada yang luput dari kesalahan dan kakhilafan. Olehnya itu diharapkan masyarakat khususnya para honorer maupun RT/RW tidak perlu ragu, yakinlah bahwa pak Danny Pomanto akan mengambil sikap yang sesuai dengan aturan tanpa adanya diskriminasi sebagaimana yang selama ini digulirkan bahwa ada tendensi politik.
“Secara pribadi saya mengajak agar masalah ini diselesaikan secara baik-baik melalui unjuk rembug, Insya Allah akan terselesaikan secara proporsional,” tutupnya.
