Makassar – Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali meminta Komisi C segera mengadakan rapat engar pendapat atau RDP dengan memanggil Balai Kereta Api dan Pemerintah Provinsi, serta dari pemerintah kota.
“Minta semua dokumen perencanaan kereta api karena kita belum tahu kebenaran yang sebenarnya,” ujar ARA, sapaannya, Senin (18/7/2022).
Sebagai koordinator Komisi C, ia mengatakan akan mengawasi hal tersebut. Ia juga meminta memanggil ahli tata ruang, dan transportasi. Hal itu agar pembahasan menjadi berkualitas dan melahirkan kesepakatan.
“Kalau awalnya disepakati elevated, kenapa itu dilanggar, apakah ada kesepakatan itu,” tanyanya.
Lewat mekanisme itu, ARA mengatakan permasalahan tersebut akan ketemu. Ia menyebut ada masalah komunikasi dan koordinasi dari Balai KA dengan pemerintah kota.
“Pihak Balai KA segera melengkapi dokumen perencanaan AMDAL-nya, dan pemerintah kota akan memperlihatkan dokumen awalnya seperti apa, kita bedah bersama,” paparnya.
Kendati proyek strategis, Ia menilai ada banyak kepentingan dalam pembangunan kereta api.
Sementara, Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Sangkala Saddiko mengatakan tak tahu menahu bila ada kesepakatan pembangunan kereta api poros Maros – Makassar menggunakan jalur elevated.
“Beberapa hari lalu saya pernah lakukan RDP dengan Balai KA dan Dinas Perhubungan. Yang mencuat bila anggaran 1,2 triliun tidak digunakan dalam rangka pembebasan lahan itu akan dikembalikan ke pusat,” tuturnya.
Ia menilai hal itu sangat disayangkan bila dana tersebut dikembalikan. Namun, setelah mendengar penjelasan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto ia mengatakan pemerintah kota sangat mendukung.
“Sebagai tupoksi kami akan memanggil pihak Balai KA dan dari pemerintah kota, kita akan bandingkan datanya. Komisi C tidak akan tinggal diam dan akan menindaklanjuti ini,” tuturnya.(Win)
