MAKASSAR — Oknum Sekolah Dasar (SD) Inpres di Kecamatan Tamalate diduga menawarkan orangtua siswa membayar Rp2 juta untuk masuk sekolah tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Kasrudi mengimbau agar masyarakat khususnya orang tua siswa tidak mengeluarkan biaya untuk bisa diterima di sekolah yang diinginkan.
Dia berharap orang tua yang mendapati hal demikian agar langsung melaporkan ke Komisi D DPRD Makassar agar bisa ditindaklanjuti.
“Kalau bisa dilaporkan ke kami Komisi D, nanti kami teruskan di Dinas Pendidikan baru diberikan sanksi. Karena tidak ada itu pembayaran yang diharuskan untuk orang tua siswa untuk diterima di sekolah negeri,” ujarnya di kantor DPRD Makassar, Kamis, (30/6/2022).
Lanjut kata dia, jika Dinas Pendidikan tak mampu menindaklanjuti, Wali Kota Makassar perlu turun tangan.
Bahkan kasus seperti ini kata dia memang perlu diproses secara hukum karena tidak ada regulasi yang mengatur terkait pembayaran untuk lulus PPDB.
“Jika Disdik tidak menindaklanjuti kami akan laporkan ke pak wali untuk dilakukan penindakan yang bersangkutan kalau ada bukti. Kalau bisa diproses hukum juga. Karena tidak ada pembayaran,” jelasnya.
Di sisi lain Legislator Gerindra ini mengaku telah memanggil komunitas paguyuban jenjang SD-SMP untuk mengantisipasi hal demikian terjadi.
“Kami ingatkan bahwa tidak ada lagi yang seperti kayak kemarin. Kita perbaiki PPDB kita yang baru di 2022 ini. Kalaupun terjadi yang kemarin-kemarin itu mungkin ya sudah lewat. Tapi kalau kali ini tidak ada lagi kayak begitu, kita perbaiki,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, diduga ada oknum sekolah yang membuka penerimaan lewat pintu belakang menampung anak lulusan taman kanak-kanak daerah Parang Tambung.
“Ada yang kabari ka hari ini (kemarin). Karena banyak yang tidak lulus mau lewat belakang. kuota tidak banyak ji,” ujar orangtua calon siswa yang meneruskan pesan singkat, Rabu, (29/6/2022).
Padahal, kata dia, zona sekolah dengan sekolah TK asal tidak jauh berbeda.
“Dekat sekolah yang pilihan pertama. Jadi bukan rekayasa buat masuk zona,” katanya, lagi.
Kini dirinya berharap agar ada kebijakan bagi anaknya. Apalagi jika diketahui masih ada kuota yang ‘sengaja’ disimpan agar ada jalur masuk yang lain selain yang sudah ditetapkan. (*)
