Ketua DPRD Makassar Dukung Penyelesaian Dana Pensiun PDAM Lewat Jalur Hukum

MAKASSAR – Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo mendukung langkah Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar menyelesaikan persoalan pembayaran dana pensiun yang belum diselesaikan perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912, melalui jalur hukum.

“Penyelesaian melalui jalur hukum akan memberikan kepastian terkait langkah penyelesaian pembayaran dana pensiunan di PDAM Makassar,” kata Rudianto Lallo, Kamis (14/4/2022), dalam siaran persnya.

Menurut Rudianto Lallo, upaya hukum baik berupa pelaporan ke polisi dan melalui jalur gugatan perdata ke pengadilan, adalah solusi terbaik dalam penyelesaian polemik pembayaran dana pensiunan PDAM yang belum tuntas sejak tahun 2019 lalu.

“Keputusan hukum akan memberikan solusi terkait perkara ini. Bisa berupa upaya paksa pembayaran seperti penyitaan aset perusahaan asuransi (AJB Bumiputera 1912) atau solusi lainnya,” ungkap politisi Partai NasDem ini.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pihak AJB Bumiputera 1912 hingga kini belum meyelesaikan pembayaran dana pensiunan PDAM dan juga tidak memberikan solusi dalam upaya penyelesaian kewajiban senilai Rp11,4 miliar lebih tersebut. Terdapat puluhan pensiunan PDAM Makassar yang menjadi korban perkara ini.

Untuk mendapat kepastian upaya penyelesaian, Perumda Air Minum Makassar melalui penasehat hukumnya, Nurhalim, melaporkan perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 ke Polrestabes Makassar.

“Kami atas nama Perumda Air Minum Makassar melaporkan perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 ke Polrestabes Makassar terkait dugaan penipuan dan atau penggelapan dana pensiun untuk 50 orang pensiunan Perumda Air Minum Makassar dengan nilai Rp11.4 lebih,” kata Nurhalim.

Nurhalim secara rinci menyebutkan, dugaan penipuan dan penggelapan ini menguat karena 50 orang pensiunan Perumda Air Minum Makassar yang mengajukan klaim pembayaran berdasarkan polis nomor 57232 dan 62127 untuk program Kesejahteraan Karyawan Tunjangan Hari Tua, dari perusahaan AJB Bumiputera 1912 tak kunjung ada upaya penyelesaian.

“Kami melihat tidak ada itikad baik dari pihak AJB Bumiputera 1912 untuk menyelesaikan pembayaran Pensiunan pegawai PDAM. Proses hukum diharapkan bisa memberi solusi dan kepastian penyelesaian perkara ini,” pungkas Nurhalim.(*)