Makassar, – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, A. Zulkifly, turut hadir dalam kegiatan Indepth Interview terkait Kepuasan Pengguna Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2024, yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Sipakalebbi, Balaikota Makassar, Rabu, 17 Juli 2024. Acara tersebut menjadi bagian dari evaluasi tahunan yang dilakukan oleh KPK untuk memastikan efektivitas penggunaan MCP di lingkungan pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pencegahan korupsi.
MCP merupakan inisiatif KPK untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, dengan menyediakan platform pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi program-program pencegahan korupsi di daerah. Sejak diperkenalkan, MCP telah menjadi alat penting bagi pemerintah daerah untuk mengukur dan memperbaiki kepatuhan terhadap berbagai regulasi antikorupsi.
Dalam kesempatan tersebut, A. Zulkifly, sebagai salah satu narasumber utama, memberikan pandangannya mengenai efektivitas MCP di Kota Makassar. Menurutnya, MCP telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Sistem ini, katanya, memungkinkan pemantauan yang lebih mendalam dan real-time terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah, sehingga meminimalisir risiko penyimpangan.
“Implementasi MCP di Makassar telah memberikan banyak manfaat, terutama dalam hal memantau pelaksanaan program-program pemerintah secara langsung. Kami dapat dengan cepat mengidentifikasi dan menindaklanjuti setiap penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel,” kata Zulkifly dalam wawancaranya.
Zulkifly juga menggarisbawahi pentingnya pelatihan dan pendampingan teknis bagi pegawai pemerintah daerah dalam penggunaan MCP. Menurutnya, agar MCP dapat berfungsi optimal, seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan program harus memahami cara kerja platform ini dengan baik. Oleh karena itu, ia mendorong adanya peningkatan pelatihan dan sosialisasi terkait MCP, sehingga sistem ini bisa digunakan secara lebih maksimal oleh seluruh elemen pemerintah.
Selain itu, Zulkifly menyoroti perlunya keberlanjutan dan pengembangan MCP agar dapat terus memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam jangka panjang. Ia berharap bahwa KPK akan terus melakukan inovasi terhadap sistem ini, termasuk meningkatkan kemudahan akses dan responsivitas, sehingga MCP dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah tindakan koruptif di berbagai lini pemerintahan.
Kegiatan wawancara ini juga membuka ruang diskusi antara KPK dan para pejabat Pemkot Makassar mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi MCP. Dalam sesi tanya jawab, sejumlah peserta menyampaikan saran untuk pengembangan MCP di masa depan, termasuk peningkatan antarmuka pengguna yang lebih intuitif dan integrasi dengan sistem lain yang sudah ada di pemerintahan.
“Kami melihat MCP sebagai alat yang sangat penting, namun tantangannya adalah memastikan semua pihak di pemerintahan daerah mampu memanfaatkan sistem ini dengan optimal. Untuk itu, kami mendorong adanya peningkatan dalam hal pelatihan teknis serta dukungan dari KPK untuk terus mengembangkan sistem ini,” ujar Zulkifly.
Perwakilan KPK yang hadir dalam kegiatan tersebut menyambut baik masukan yang diberikan oleh Zulkifly dan para pejabat lainnya. Mereka berkomitmen untuk terus meningkatkan MCP, sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih baik dalam upaya pencegahan korupsi di daerah. KPK juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kami berterima kasih atas masukan yang konstruktif dari Pemerintah Kota Makassar. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami dalam mengembangkan MCP lebih lanjut. Kami juga berharap kerja sama yang baik ini dapat terus berlanjut, sehingga MCP dapat menjadi alat yang semakin efektif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih,” ungkap perwakilan KPK dalam penutupan acara.
Acara Indepth Interview ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi penggunaan MCP di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, serta memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi. Dengan kolaborasi yang kuat antara KPK dan pemerintah daerah, diharapkan MCP dapat terus menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.(*)
