MAKASSAR – Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo melontarkan kritik kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Aulia Arsyad. Rudianto menyebut Aulia tak paham regulasi.
Kritik disampaikan Rudianto saat menggelar reses ketiga masa persidangan ketiga tahun 2022/2023 di Kelurahan, Barrang Caddi, Kecamatan Sangkarrang, Sabtu (5/8/2023). Awalnya, Rudianto mendengarkan aspirasi dari warga terkait rehabilitasi dermaga Barrang Caddi yang dalam kondisi rusak parah.
Warga mengeluhkan dermaga yang sudah darurat namun tak ditangani pemerintah. Kata warga kondisi ini menghambat aktivitas mereka.
“Kami warga Pulau Barrang Caddi hanya menginginkan dua hal, pertama perbaikan dermaga yang mulai rusak dan pembangunan pemecah ombak,” kata Suardi salah satu warga.
Suardi menjelaskan, dermaga satu-satunya yang ada di Pulau Barrang Caddi kondisinya sangat memprihatinkan. Selain atapnya yang rusak beberapa tiang juga sudah tidak berfungsi dengan baik, sehingga dapat membahayakan warga dan para tamu yang datang di Pulau Barrang Caddi.
“Ini dermaga sifatnya mendesak Pak. Semoga kami warga pulau Bareang Caddi dapat dibantu dengan dilakukan perbaikan oleh Pemkot Makassar tahun ini. Sebab jika dilakukan pada tahun depan maka saya yakin kondisi kerusakannya semakin parah,” tambahnya mengeluh.
Selain itu, dia juga menyampaikan jika di Pulau Barrang Caddi masih kekurangan tanggul pemecah ombak. Alhasil pada saat musim angin kencang disertai ombak banyak rumah warga terdampak.
“Ini dua masalah di pulau ini yang paling mendesak. Semoga dengan kehadiran Ketua DPRD di Pulau Barrang Caddi membawa perubahan untuk masyarakat,” ujar Suhardi menambahkan.
Menanggapi hal itu, Politisi Partai NasDem itu mengatakan jika pihaknya sudah mengusulkan pembangunan dan perbaikan dermaga di Kelurahan Barrang Caddi. Seyogianya, anggaran itu dapat dibelanjakan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar tahun ini selaku penanggung jawab.
Akan tetapi, kata dia, Dinas Perhubungan tak ingin membelanjakan anggaran itu dengan berbagai alasan yang konyol.
“Si Kadis Perhubungan Ibu Aulia yang tidak paham regulasi. Masa untuk membangun dermaga harus ada hak milik. Padahal itu jelas-jelas laut. Siapa yang mau sertifikatkan laut?,” ketus Rudianto.
Kata Rudianto, Kadis Perhitungan terkesan menghalangi pembangunan dermaga.
“Lagian dermaga ini bukan untuk siapa. Ini untuk masyarakat. Saya heran apa yang ada di pikirannya hingga seakan-akan menghalangi pembangunan dermaga,” kata Rudianto Lallo.
Menurut Politisi Partai NasDem itu, mestinya pemerintah ini hadir memberikan pelayanan kepada rakyat, apalagi yang ada di pulau. Fasilitas seperti dermaga harus yang terbaik dibangun.
“Karena ini difungsikan sebagai akses keluar pulau dan juga untuk mengikat perahu saat tidak melaut,” jelasnya.
Kendati demikian, Rudianto Lallo tetap memperjuangkan itu untuk kesejahteraan masyarakat Pualu Sangkarrang secara umum dan Pulau Barrang Caddi secara khusus.
“Apapun itu saya akan lakukan jika untuk rakyat,” tegas Rudianto Lallo yang disambut tepuk tangan meriah dari peserta reses. (*)
