Dewan Desak Pemkot Anggarkan Pemilu Raya di APBD Perubahan

oleh
oleh

MAKASSAR — DPRD Makassar telah menerima perwakilan Eks Ketua RT/RW di Ruang Rapat Badan Anggaran, Jalan AP. Pettarani, Selasa, (28/6/2022).

Penerimaan aspirasi ini setelah ratusan Eks Ketua RT/RW melakukan aksi demonstrasi di Balaikota dan depan Kantor DPRD Makassar.

Para perwakilan massa diterima oleh Wakil Ketua Komisi A Abdul Wahab Tahir dan Sekretaris Komisi D Hamzah Hamid.

Mantan Ketua RW 3 Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo, Edy mempertanyakan pelaksanaan pemilu raya yang tak jua dilaksanakan.

Padahal kata dia, pemilu raya ini menjadi acuan contoh nasional untuk dilaksanakan di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Kenapa diperlambat. Harusnya perwali untuk pemilihan ketua RT/RW berikutnya dia buat di Januari. Pelaksanaan pemilu raya di Februari, kan 23 Maret itu SK RT/RW sudah selesai,” jelasnya.

Sementara itu, Hamzah Hamid mengaku mengapresiasi Eks Ketua RT/RW. Menurutnya, DPRD harus mengawal aspirasi para Eks Ketua RT/RW ini.

“Memang Pak Wali sudah memiliki statement akan menyelenggarakan pemilu raya dan akan menyiapkan anggarannya,” ucapnya.

Dia mendesak Pemkot Makassar memasukkan anggaran pemilu raya ke dalam APBD Perubahan 2022.

“Tetapi jika memang tidak masuk di APBD perubahan, maka fraksi PAN akan menagih atas penyelenggaraan pemilu raya,” jelas Legislator PAN ini.

Legislator Golkar Makassar Wahab Tahir menyebut akan memberikan kesempatan persiapan pemilu raya.

“Kita berharap Pemilu raya akan masuk di APBD Kota dan minta ada perwali. Mudah-mudahan bulan Juli ini akan dilaksanakan,” ujarnya.

Terpisah, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengaku mendukung adanya aksi demonstrasi dan segera akan memasukkan anggaran dalam APBD Perubahan.

“Kita mesti hargai. Kita negara ini punya aturan. Rencana anggaran di perubahan. Saya sudah perintahkan untuk diusulkan. Pasti digelar. Saya yang bikin itu,” tegas Wali Kota Makassar dua periode ini. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.