Makassar – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2021 sekitar 70 ribu warga Makassar masih berada di garis kemiskinan.
Namun belakangan, BPS tak mampu lagi mengakomodir data miskin di Kota Makassar.
“Hampir setengah warga Makassar ini miskin,” ujar Anggota DPRD Kota Makassar, Al Hidayat Syamsu, Rabu, 8 Juni 2022.
Ia pun mempertanyakan kinerja Dinas Sosial ihwal tingginya angka kemiskinan di Kota Makassar.
Seolah-olah, kata dia, Dinsos ini selalu mengandalkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Dia pun meminta Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengevaluasi program Dinsos Makassar.
“Saya minta kemarin Pak Wali untuk segera mengevaluasi program-program Dinsos karena peran mereka adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan,” katanya.
Menurutnya, program dari Kementerian Sosial tidak sepenuhnya dapat mengakomodir 70 ribu warga miskin di Kota Makassar.
“Tidak semua 70 ribu warga yang miskin itu ter-cover oleh data dari Kementerian. Masih ada warga miskin dan ekstra miskin. Nah Dinsos ini bikin apa dalam hal itu? Mana bantuanmu untuk masyarakat. Itu tidak ada saya lihat turun di masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, kata Hidayat, Dinas Sosial mestinya menjemput bola dengan mendata warga yang belum tersentuh oleh pemerintah.
“Saya tidak melihat pergerakan Dinsos. Kadis dan jajarannya dalam rangka menjemput bola dalam hal ini mendata warga miskin. Dia itu hanya menunggu data dari PKH dan TKSK dari Kementerian,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, akan memanggil Dinas Sosial untuk melakukan rapat koodinasi terkait hal tersebut.
“Saya akan rakor, kita akan panggil. Kan sudah lengkapmi,” ujar Danny singkat.(*)
