MACCA.NEWS- Jelang paripurna penyerahan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Sulsel, Jumat (23/8/2019) mendatang, banyak hal yang terungkap, seperti dugaan Gubernur Sulsel menggunakan massa bayaran mengatasnamakan rakyat untuk membubar paksakan para HMI Bandko SulSelBar saat berunjuk rasa kemarin di kantor DPRD Sulsel, Senin kemarin.
Hal tersebut terjadi karena rekomendasi pemakzulan mencuat akan dikeluarkan oleh pansus hak angket DPRD Sulsel.
Direktur Profetik Isntitute, M.Asaratillah keberadaan massa bayaran dari pihak Gubernur Sulsel membubar paksakan para HMI Bandko SulSelBar adalah hal yang memalukan sebagai wujud mencederai demokrasi.
“Kalau betul ada massa bayaran, maka itu akan menciderai demokrasi. Sebab, mengatasnamakan aspirasi rakyat, tetapi ternyata hanya menjadi corong dari aspirasi beberapa oknum yang berkepentingan,” kata M.Asaratillah, Selasa (20/8/2019).
M.Asaratillah menjelaskan demokrasi harusnya dijalankan oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah secara sehat demi terciptanya Pemerintahan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.
“Dalam demokrasi, demonstrasi adalah sesuatu yang wajar bahkan diperlukan. Asal, demonstrasi dilakukan dengan cara yang fair dan tidak manipulatif, serta mendasarkan protesnya pada argumentasi yang masuk akal,” tambah M.Asaratillah.
“Saya menyarankan, agar tetap bekerja sebaik mungkin. Dan membuat rekomendasi yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang ada,” jelasnya.
Sementara anggota pansus hak angket DPRD Sulsel, Wawan Mattaliu membantah pimpinan DPRD Sulsel menolak rekomendasi pansus hak angket.
“Tidak ada penolak apalagi pembatalan. Hanya perbaikan teks saja dari kesimpulan penyelidikan pansus hak angket. Sekali lagi kami di pansus hak angket mengeluarkan rekomendasi sesuai fakta penyelidikan,” sebutnya. (*)
The post Gerakan Massa Bayaran Tolak Pemakzulan, Gubernur Sulsel Dinilai Cederai Demokrasi appeared first on Maccanews.
