MACCANEWS- Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di triwulan pertama, di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (7/8/2018).
Diselenggarakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), tercatat sedikitnya delapan OPD minim realisasi penggunaan anggaran. Rata-rata serapan anggarannya masih mencapai 18%.
Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Makassar, Anwar mengatakan bahwa seharusnya realisasi keuangan seluruh OPD di triwulan kedua sudah mancapai 40% hingga 50%.
Hanya saja, masih ada delapan SKPD yang realisasi keuangannya masih dibawah 18%. Masing-masing Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanahan, Bagian Perlengkapan, Bagian Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA).
“Triwulan kedua itu seharusnya realisasi keuangan mereka (SKPD) sudah mencapai 40% sampai 50%. Tapi ini masih ada delapan yang masuk kategori rendah, dan ini harus mereka pacu untuk triwulan ketiga,” kata Anwar.
“Kalau Dinas PU itu masih wajar (serapannya rendah) karena menunggu proses lelang, mungkin sekitar 70% adalah pengerjaan fisik, makanya dia (PU) bergantung pada proses lelang. Tapi begitu kegiatannya sudah jalan makan realisasinya bisa cepat,” sambungnya.
Berikut data realisasi anggaran delapan OPD Pemkot Makassar :
1. Dinas PU, realisasi anggaran mencapai 9,98% atau Rp61,7 miliar dari total anggaran Rp618,7 miliar.
2. Dinas Kesehatan, realisasi anggaran mencapai 16,74% atau Rp71,75 miliar dari total anggaran Rp428,5 miliar.
3. Dinas Pendidikan, realisasi anggaran mencapai 10,01% atau Rp24,2 miliar dari total anggaran Rp242,4 miliar.
4. Dinas Pertanahan, realisasi anggaran mencapai 17,59% atau Rp2,6 miliar dari total anggaran Rp14,9 miliar.
5. Bagian Perlengkapan, realisasi anggaran mencapai 16,62% atau Rp15,5 miliar dari total anggaran Rp93,3 miliar.
6. Bagian Umum, realisasi anggaran mencapi 15,59% atau Rp10,13 miliar dari total anggaran Rp65 miliar.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, realisasi anggaran 13,61% atau Rp2,5 miliar dari total anggaran Rp18,48 miliar.
8. BPKA, realisasi anggaran mencapai 6,81% atau Rp3 miliar dari total anggaran Rp44,1 miliar. (**)
