MACCANEWS- Panitia PengawasPemilihan Umum (Panwaslu) Kota Makassar mengintensifkan konsolidasi pengawas hingga di tingkat kelurahan. Hal ini untuk mengoptimalkan kinerja pengawasan tahapan pemilihan Walikota dan wakil walikota Makassar 2018, yang waktu pelaksanaannya menyisakan beberapa bulan lagi.
Ketua Panwaslu Kota Makassar, Nursari mengatakan, saat ini komisioner Panwaslu terus memberikan pembekalan tambahan kepada Pengawas Pemilu kelurahan yang tersebar di kota Makassar.
“Karena pengawas pengawas pemilu di kelurahan menjadi ujung tombak lembaga pengawas yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan berbagai kegiatan kampanye pasangan calon, di lapangan,” kata Nursari, Sabtu (31/3/2018).
Nursari menambahkan, pembekalan materi tambahan kepada jajaran pengawas di kelurahan di formulasikan agar panwaslu kota makassar dapat memastikan kemampuan pengawas kelurahan melakukan penindakan pelanggaran serta mampu melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam pilkada ini.
“Melalui penambahan bekal ini, setiap pengawas pemilu di harapkan mampu menjelaskan serta berani mengingatkan dan mencegah indikasi yang mengarah pada terjadinya pelanggaran pemilihan. Baik kepada tiap pasangan calon, partai politik (parpol) maupun oleh tim kampanye masing- masing pasangan calon,” tegas nursari.
Selain itu, petugas pengawas pemilu kelurahan juga harus mampu melakukan penanganan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran kampanye yang terjadi. Panitia pengawas pemilihan kelurahan (PPL) diberikan materi tambahan seputar penangganan dugaan pelanggaran sekaligus materi khusus seputar penegakan hukum pemilu. Materi Ini termasuk juga fidalamnya proses penerimaan laporan atau temuan dugaan pelanggaran, syarat formil dan materiil, jenis-jenis alat bukti, dan barang bukti. Juga, gambaran tentang bagaimana proses pembuktian di ranah Panwaslu terhadap dugaan pelanggaran pemilihan terutama dalam tahap kampanye.
Pada pemilihan walikota Makassar 2018, dia melanjutkan, petugas kelurahan sengaja diberikan kesiapan yang lebih maksimal. Harapannya, mereka dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi pokoknya dalam mengawal pemilihan walikota dan wakil walikota makassar 2018 ini.
Dirinya juga mengakui saat ini semua kegiatan yang melibatkan pejabat publik dan elite partai politik tidak lepas dari pengawasan jajaran Panwaslu. Panwaslu tidak ingin kecolongan oleh adanya pihak- pihak yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan kampanye yang bertentangan dengan prosedur
“Lebih-lebih kegiatan tersebut memanfaatkan fasilitas Negara,” tutup nursari. (Wan)