MACCANEWS- Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Makassar menggelar rapat perdana terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 di Ruang Rapat Banggar, Kamis (26/07/2018).
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Banggar mempertanyakan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang termasuk rendah daripada Organisasi Perangkat Daeah (OPD) lainnya. Diketahui, realisasi anggaran pendapatan Dinas PU hanya 79,54 persen atau senilai Rp412,795 Miliar. Ini berarti Dinas PU menyisakan anggaran sebesar Rp106 Miliar dari target di perubahan sebesar Rp 519 Miliar.
Sementara untuk anggaran belanja, realisasi anggaran Dinas PU sebesar 84,40 persen atau senilai Rp510 Miliar dari target anggaran sebesar Rp604,35 Miliar.
Salah satu anggota Banggar, Mario David mengkritisi soal pemeliharaan lampu jalan yang terkesan lamban diproses. Ia membeberkan kerap mendapati lampu jalan yang rusak dan tidak diganti karena alasan ketersediaan material. Padahal, menurutnya, anggaran untuk pengadaan lampu jalan dan pemeliharaannya mencapai angka Rp47 Miliar di Tahun Anggaran 2017.
“Saya ingin tahu kenapa realisasi anggaran Dinas PU hanya sekitar 79 persen. Berarti, ada persoalan seperti apa sehingga tidak mampu mencapai target itu. Saya lihat selalu ada kendala dengan lampu jalan kita. Persoalannya, tidak ada bahan, tidak lampu, tidak ada materialnya. jangan ada jawaban tidak ada, karena kita tidak mau kalau kita tarik pajak, masyarakat juga bilang tidak ada,” katanya.
Terkait pengadaan lampu jalan, pihaknya menyoroti teknis pengadaan yang tidak merata di beberapa daerah. “Persoalan teknis seperti ini harus diperhatikan karena persoalan ini biasanya berpotensi menjadi konflik. Biasanya pendatang yang tinggal di perumahan lebih cepat dapat daripada masyarakat dari kampung lokal yang sudah lebih lama tinggal disana, “ katanya.
Senada, Sampara Sarif mengimbau lampu jalan yang memakai tenaga surya agar diperbaiki kualitasnya. Pasalnya, beberapa lampu jalan yang ada di Kec Sangkarrang cepat rusak. “Lampu jalan yang ada di pulau hampir semuanya mati-mati. Ini karena pake Solar Sell atau tenaga surya. Kualitasnya perlu diperbaiki,” katanya.
Selain persoalan lampu jalan, Sampara juga menyoroti pemeliharaan jalan dan perbaikan drainase. Kedua persoalan ini, jelasnya, bahkan kerap jadi langganan hasil reses dewan namun tak kunjung diselesaikan.
“Kami butuh penjelasan bagaimana PU menentukan lokasi yang akan di paving blok. Karena ada beberapa daerah dari tahun 2015 ato 2014 belum dikerjakan. Setiap kali reses kita ajukan ditempat yang sama tapi tetap tidak dihiraukan,” katanya.
Karena itu ia mengimbau agar tiga persoalan Dinas PU, yakni pengadaan lampu jalan, perbaikan jalan, dan drainase difokuskan dalam penganggaran tahun ini. “Kita sama-sama dukung perubahan 2018, difokuskan kepada pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, pengadaan lampu jalan dan drainase,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PU, Nirman mengakui minimnya realisasi anggaran di Dinas PU lantaran beberapa proses tender yang membutuhkan waktu yang lama. Apalagi, administrasi keuangan daerah sempat terganggu di awal tahun 2018. Akibatnya, beberapa proyek pembangunan yang membuuhkan tender sempat tertunda hingga awal Maret.
Ia mencontohkan pengadaan material lampu jalan, seperti kabel, bohlam dsb, membutuhkan waktu tender yang lama sehingga kekosongan material material lampu jalan selama awal tahun 2018. “Kalau pengadaan material itu ditender, jadi lama menunggu. Karena ada masalah keuangan kemarin, jadi persiapan kami kurang di awal-awal tahun. Nilai total Rp47 Miliar untuk secara total untuk tahun 2017, sisa lelang Rp 3 Miliar,” katanya.
Selain itu, ia mengakui beberpa program pembangunan yang membutuhkan proses tender gagal terlaksana di tahun anggaran 2017. Salah satunya adalah pembangunan rusunawa yang terkendala pembebasan lahan. “Di PU itu banyak kegiatan yang membutuhkan proses tender. Nah, tahun lalu banyak yang gagal karena persoalan teknis, seperti pembangunan rusunawa karena terkendala pembebasan lahan,” katanya. (*)
