MACCANEWS – Provinsi Sulawesi Selatan dianggap dapat menjadi pusat pembangunan poros maritim nasional. Khususnya, dalam sektor ketahanan pangan kelautan.
Demikian terungkap dalam obrolan santai mempertajam visi maritim Gubernur Sulsel tepilih yang dilaksanakan Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (ISLA UNHAS) di salah satu hotel di Makassar baru-baru ini.
“Poin penting berkaitan dengan visi maritim Sulsel adalah pembangunan ekonomi kelautan dan menjadikan Sulsel poros maritim Indonesia pada dimensi ketahan pangan nasional sektor kelautan,” ujar mantan Ketua ISLA UNHAS, Nasruddin yang didapuk sebagai pembicara.
Kata dia, 75% wilayah Sulsel adalah pesisir dan pulau-pulau kecil dimana memiliki garis pantai sepanjang 1.993,7 kilometer dan luas wilayah laut 94.399,85 kilometer persegi serta memiliki 313 pulau-pulau kecil.
Melihat fakta ini, kata Nasruddin Sulsel memiliki potensi yang sangat besar bidang maritim yang saat ini belum dimaksimalkan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk itu, ia berharap pasangan Prof Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel terpilih periode 2018-2023 untuk memaksimalkan potensi maritim.
“Sebagai Gubernur terpilih, tugas utama Prof Andalan adalah pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan khususnya ikan. Baik itu budidaya, pengangkapan dan pengelolaan,” jelas Nasruddin yang selama ini aktif dalam pendampingan masyarakat pesisir di sejumlah wilayah di Indonesia.
Mahasiswa Kelautan Unhas angkatan pertama ini menjelaskan beberapa lumbung pangan yang dapat dimaksimalkan adalah sentra produksi perikanan khususnya budidaya udang, bandeng dan rumput laut yang produksinya selama ini masih sangat rendah. Perikanan tangkap khususnya di wilayah Selat Makassar, Laut Flores dan Teluk Bone.
Selanjutnya adalah, optimalisasi budidaya air payau dan lepas pantai, pusat perdagangan bidang transportasi laut dimana Pelabuhan Soekarno Hatta dan Pare-pare dijadikan pusat distribusi dan perdagangan antar pulau.
Namun, kata Nasruddin Prof-Andalan harus mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai permasalahan pembangunan kelautan di Sulsel. Seperti tumpan tindih kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, ilegal fishing, kualitas lingkungan pesisir, pembangunan yang berdampak pada laut, infrastruktur yang masih minim dan permberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Pelayanan Birokrasi
Sementara, akademisi Unhas, Dr. Muh. Lukman, ST, M.Mar.Sc yang turut menjadi pembicara lebih mengkritik pelayanan publik yang belum berpihak kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Mengembalikan kejayaan maritim hanya dapat diraih dengan reformasi birokrasi dan penguatan daya saing. Gubernur harus punya prioritas dalam melihat potensi dan menggodok program kemaritiman. Dengan adanya prioritas, kita bisa mengefisienkan anggaran yang akan digunakan,” jelas Koordinator Dewan Pakar ISLA UNHAS ini.
“Regulasi birokrasi terkait UU 23. Kita menyoroti soal perizinan bagi warga pulau-pulau kecil yang masih harus ke kota serta melalui banyak pintu. Fakta ini tentu menyita banyak biaya serta tenaga masyarakat,” lanjut Dr. Muh. Lukman, ST, M.Mar.Sc
Ia berpesan kepada Prof Andalan sebagai Gubernur terpilih dan jajarannya untuk dapat berpikir bebas tanpa ada hambatan. Hambatan misalnya ialah tersandera intrik politik sehingga menomorduakan faktor profesionalisme.
Libatkan ISLA UNHAS
Sementara Khaeruddin Nurman yang hadir mewakilI Prof Andalan menyampaikan terima kasihnya kepada ISLA UNHAS yang konsisten memperhatikan pembangunan Sulsel khususnya di sektor maritim.
“Sebelum pemilihan ISLA UNHAS melaksanakan Dialog Publik membedah visi maritim pasangan Cagub Sulsel, saat ini melakukan follow up dengan melakukan penajaman visi maritim,” jelas Khaeruddin.
Salah satu anggota tim transisi Prof Andalan ini menyampaikan sejumlah masukan ISLA UNHAS baik saat dialog publik maupun dalam obrolan santai telah ia catat dengan baik untuk dijadikan referensi dalam pembangunan maritim di Sulawesi Selatan.
“Tim transisi saat ini telah mulai bekerja dengan pemerintah provinsi. Untuk itu, sebelum dan sesudah pelantikan kami akan melibatkan ISLA UNHAS dalam perumusan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) khususnya di sektor maritim,” tegas Khaeruddin.
Khaeruddin mengakui, selama ini sektor maritim di Sulsel belum dioptimalkan. Hal ini terlihat dari banyaknya permasalahan masyarakat pesisir baik segi sumbedaya manusia, infrastruktur maupun pengembangan ekonomi maritim. (*)
