MACCANEWS- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), DR. H. Sindawa Tarang, S.H, MM, M.H, mendesak pemerintah untuk menaikkan dana desa dari yang ada saat ini.
Meski pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp60 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, namun hal tersebut belum cukup untuk merealisasikan seluruh harapan pembangunan yang ada di desa.
“Dana desa telah berjalan dengan baik, hanya saja pembangunan di desa memang terlampau banyak yang mesti dibenahi. Sehingga dana yang ada saat ini dipandang belum cukup untuk membantu masyarakat desa,” kata Doktor Hukum Tata Negara ini.
Lanjutnya, skema pencairan dana desa pun mesti diubah. “Pencairannya dua tahap saja yakni 80 persen tahap I dan 20 persen Tahap II,” kata mantan kepala desa dua periode ini.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah bakal menaikkan dana desa tahun depan, namun harus melakukan evaluasi terlebih dahulu.
“Dan tahun depan Pak Jokowi akan meningkatkan lagi, jadi kami tidak ingin di pedesaan terjadi disparitas,” tutur Sri Mulyani.
Ia mengatakan akan mengecek kembali efektivitas penyaluran dana desa hingga ke masyarakat berpenghasilan paling rendah.
“Itu akan dievaluasi Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan saya Menteri Keuangan,” imbuh Sri Mulyani.
Evaluasi dilakukan lantaran terjadi peningkatan ketimpangan (gini ratio) di pedesaan per Maret 2018. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan gini ratio di pedesaan pada Maret 2018 naik menjadi 0,324 dari posisi September 2017 yang hanya 0,320.
“Ini hal yang harus dievaluasi dengan sangat teliti karena anggaran dana desa sebetulnya terus meningkat,” ungkapnya.
Kendati tingkat ketimpangan di pedesaan meningkat, Sri Mulyani tetap mengaku gembira karena tingkat ketimpangan secara nasional turun tipis menjadi 0,389 dari sebelumnya 0,391. Selain itu, tingkat kemiskinan juga turun hingga di bawah 10 persen atau tepatnya 9,82 persen per Maret 2018.
“Untuk pertama kalinya sejarah di Indonesia tingkat kemiskinannya di bawah 10 persen,” kata Sri Mulyani. (*)
