MAKASSAR, – Kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang kembali mengizinkan pemerintah daerah menggelar kegiatan pemerintahan di hotel dan restoran mendapat respons positif dari DPRD Kota Makassar. Langkah ini dinilai strategis dalam mendukung pemulihan sektor ekonomi pasca-pandemi.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad, menyatakan bahwa kebijakan ini mampu menggerakkan kembali industri perhotelan dan restoran yang sempat terpuruk selama pandemi. Ia menilai pelonggaran ini dapat membuka peluang kerja sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di daerah.
“Saya melihat ini sebagai langkah positif. Banyak hotel kehilangan tamu dan kegiatan selama pandemi, sehingga terpaksa mengurangi karyawan. Jika kegiatan pemerintahan kembali digelar di hotel, setidaknya roda ekonomi mulai berputar lagi,” ujar Tri, Jumat (20/6/2025).
Lebih lanjut, Tri menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang matang agar kebijakan ini berjalan efektif dan efisien. Menurutnya, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 menjadi momen penting untuk mengakomodasi kebutuhan ini.
Namun, ia juga mengingatkan soal aspek ketenagakerjaan. Tri meminta agar hotel memprioritaskan tenaga kerja lama yang sempat dirumahkan selama pandemi.
“Kami menerima laporan tentang tenaga kerja lama yang belum dipanggil kembali. Jangan sampai mereka yang berpengalaman diabaikan begitu saja,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pemanfaatan hotel sebagai lokasi kegiatan pemerintahan bersifat situasional dan bergantung pada kebutuhan teknis serta efisiensi anggaran.
“Kalau memang tidak ada ruang yang cukup, hotel bisa menjadi alternatif. Tetapi, kami tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas anggaran,” ujar Munafri.
Ia mencontohkan pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kota Makassar yang digelar di ruang publik Karebosi sebagai salah satu bentuk penghematan anggaran.
Keputusan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis yang tidak hanya mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, tetapi juga mendorong pemulihan sektor ekonomi yang terdampak pandemi.(*)
