Makassar – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar mengadakan rapat koordinasi terkait Survei Kepuasan Masyarakat pada Program Monitoring dan Evaluasi Kinerja (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di aula Disperkim, pada Rabu (17/9/2024), dan dihadiri oleh seluruh pegawai serta perwakilan dari berbagai instansi terkait.
Kepala Disperkim Makassar, Mahyuddin, dalam sambutannya menekankan pentingnya survei ini sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja serta layanan yang diberikan kepada masyarakat. “Survei kepuasan masyarakat ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengetahui seberapa baik kinerja kita dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta untuk memahami harapan dan kebutuhan masyarakat,” ungkap Mahyuddin.
Rapat ini membahas berbagai indikator yang akan diukur dalam survei, seperti kualitas pelayanan, responsivitas, serta keterbukaan informasi publik. Tim Disperkim juga mempersiapkan strategi untuk mengumpulkan umpan balik dari masyarakat, termasuk melalui penyebaran kuesioner dan forum diskusi.
“Melalui survei ini, kita ingin mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan mengembangkan inovasi dalam pelayanan. Kami berharap partisipasi aktif dari masyarakat agar hasil survei dapat mencerminkan kondisi sebenarnya,” tambah Mahyuddin.
Salah satu fokus utama dalam survei ini adalah mengevaluasi kepuasan masyarakat terhadap program-program yang telah dilaksanakan oleh Disperkim, termasuk pengelolaan perumahan, pemukiman, dan infrastruktur terkait. Disperkim juga berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil survei, sehingga setiap masukan dari masyarakat dapat diakomodasi dan ditindaklanjuti dengan baik.
Selama rapat, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta ide-ide untuk meningkatkan kualitas layanan. “Kami menginginkan masukan dari semua pihak, baik dari internal maupun eksternal, agar dapat mengimplementasikan perubahan yang diperlukan,” kata Mahyuddin.
Dengan adanya survei ini, Disperkim berharap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pelayanan publik, sejalan dengan arahan KPK untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. “Kami percaya, dengan bekerja sama dan mendengarkan aspirasi masyarakat, kita bisa mewujudkan visi dan misi pemerintahan yang baik,” tutup Mahyuddin.(*)
