MACCANEWS– Meski Makassar kembali didaulat menduduki posisi ke-2 Nasional sebagai kota berprestasi dan penyelenggara Pemerintahan Terbaik Indonesia. Namun penghargaan itu terlihat kontradiktif atas kiprah Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, di Pilkada Kota Daeng.
Diketahui, Dirjen Otonomi Daerah, Soni Sumarsono mengumumkan kabupaten/kota yang meraih kinerja terbaik secara nasional di tahun 2018.
Kali ini dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi terbaik di kancah nasional. Kota daeng ini menduduki posisi terbaik kedua.
Kabar bahagia itu diumumkan pada malam apresiasi kinerja pemerintahan daerah di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (25/4/2018). Bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-22.
Namun, Danny terlihat mengalami nasib yang kurang beruntung. Pasalnya, Penjegalan di Pilkada masih terus berlanjut hingga ke tingkat Mahkamah Agung.
Bahkan wali kota peraih 132 penghargaan itu bakal dikenai sanksi diskualifikasi, gegara programnya yang sejalan dengan RPJMD terkait slogan dua kali tambah baik, pembagian smartphone untuk fasilitas pelayanan RT/RW dan peningkatan nasib guru sukarela menjadi honorer dinilai menjadi pelanggaran oleh lembaga peradilan.
“Anehnya, ketika kita menjalankan pengabdian justru pengabdian itu dianggap sebagai pelanggaran di pilkada. Kalau begitu tidak boleh ada kepala daerah melayani rakyat 6 bulan sebelum pilkada, karena pasti ini akan mengancam seluruh incumbent yang maju,” sesal Danny.
Danny dilantik sebagai wali kota sejak 2014, namun dalam masa jabatannya perubahan dan kemajuan Makassar tak lepas dari dedikasi dan inovasi yang telah diletakkan selama 3 tahun menangani Makassar.
Danny meraih begitu banyak prestasi gemilang, mulai dari 3 kali adipura secara beruntun, WTP, 99 top inovasi program percontohan nasional dan lain sebagainya.
Akan tetapi, sejak terjun di arena Pilkada apresiasi terhadap kinerja baik tersebut seakan kabur lantaran pertarungan demokrasi yang terjadi sarat instrumen hukum. Bagi Danny, ia mendapatkan ketidakadilan hukum yang luar biasa.
Pengamat politik dari Universitas Islam Indonesia (UIN) Kota Makassar, Firdaus Amirullah, mengakui jika kinerja Danny menjadikan kepuasan piblik yang begitu tinggi, sehingga wajar masyarakat tetap berharap untuk dua periode.
“Masyarakat Makassar tentu apresiasi kinerja dan prestasi pak Danny sehingga surveinya juga cukup tinggi, ungkapnya. (*)
