MAKASSAR – Penyerapan anggaran di Pemkot Makassar baru mencapai 5 persen. Padahal, sekarang sudah masuk triwulan dua. Idealnya, penyerapan anggaran untuk tiga bulan pertama di awal tahun sudah berkisar 25 persen.
Diketahui, APBD Pemkot Makassar tahun ini sebesar Rp4,9 triliun. Jika dikalkulasi, 5 persen dari APBD, berarti baru sekitar Rp245 miliar yang terserap.
Banyak faktor yang menyebabkan serapan anggaran di Pemkot Makassar masih berjalan lamban. Menurut penjelasan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, hal itu disebabkan karena proses resetting di lingkup Pemkot Makassar belum maksimal.
Masih banyak jabatan lowong yang diisi oleh pelaksana tugas (plt). Khususnya untuk posisi kepala bidang. Padahal, pejabat eselon III punya peran strategis dalam pelaksanaan sebuah program atau kegiatan.
Dia mengaku sudah menyusun nama-nama yang akan menduduki posisi yang lowong tersebut. Namun saat ini BPK sementara melakukan proses pemeriksaan APBD tahun 2021. Jika dilakukan proses mutasi atau pergeseran, dipandang tidak efisien karena akan kesulitan dalam pemeriksaan nantinya.
“Kita konsentrasi dulu pada pemeriksaan BPK. Karena kalau saya pindahkan orang, pas pemeriksaan BPK, siapa lagi orangnya di situ,” ungkap Danny yang ditemui di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (5/4).
Dia berjanji pada Ramadan ini, pengisian jabatan lowong tersebut sudah bisa dilaksanakan.
Faktor lain yang menyebabkan serapan anggaran belum maksimal di triwulan I tahun 2022 ini, lanjutnya, karena kebanyakan proyek-proyek pemkot belum jalan.
Rerata OPD masih sebatas menyiapkan dokumen lelang terhadap sebuah kegiatan.
Berdasarkan data di LPSE Makassar, baru beberapa kegiatan yang dilelang. Itupun sebatas lelang perencanaan (Detail Engineering Design) atau DED.
Seperti DED pembangunan gedung Dekranasda dan UMKM Centre, juga belanja makan minum beberapa OPD. Untuk proyek-proyek besar, termasuk 20 proyek unggulan Danny-Fatma, belum satupun yang ditender.
Selain itu, Pemkot Makassar hingga saat ini juga belum mencairkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak Januari. Padahal sekarang sudah masuk bulan April.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Muhammad Dakhlan, mengakui jika serapan anggaran memang masih sangat rendah.
“Serapan anggaran memang masih minim. Kalau dibilang normatif terjadi di triwulan I tidak juga. Memang baru sekitar 5 persen. Pendapatan kita sekitar 14 persen. Belanja baru sekitar 5 persen,” ungkap Dakhlan.
Dia mengakui rerata program OPD belum jalan. Yang berproses saat ini masih sementara belanja-belanja rutin saja.
“Proyek fisik kan belum ada. Biasanya memang terjadi, di awal tahun itu agak susah. Meskipun sudah bisa jalan, tapi di awal tahun memang hampir setiap tahun modelnya seperti ini. Tapi tahun ini memang agak rendah,” jelasnya.
Dia mengemukakan, target penyerapan anggaran per triwulan itu biasanya sekitar 20 persen untuk belanja.
Soal TPP ASN Pemkot Makassar yang belum cair, Dakhlan menjelaskan sebenarnya sejak sebulan lalu pihaknya sudah mengirim dokumen terkait persetujuan TPP ke Kemendagri.
Ternyata setelah dicek, ada perbaikan-perbaikan.
“Satu minggu yang lalu kita sudah serahkan dokumennya. Dan ternyata malam jam 10, saya sudah dapat suratnya dari Kemendagri, persetujuan. Jadi clear. TPP akan segera kita bayarkan,” jelas Dakhlan.
Dia memastikan pembayaran TPP ini tidak langsung tiga bulan. Baru Januari yang akan dituntaskan. Alasannya, mekanismenya per bulan. Namun jarak pencairan TPP bulan berikutnya tidak akan lama. Hanya berselang sekitar satu minggu.
“Tidak langsung tiga bulan. Ini kan sistemnya begitu barcode keluar, nilai keluar dari BKD, mengusullah SKPD untuk proses pencairan. Itu kita cairkan. Setelah itu, kemungkinan, kalau satu kota selesai bulan Januari di minggu ini, kita upayakan bayar lagi di minggu depannya,” tambahnya.
Tahun ini, Pemkot Makassar mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 miliar khusus untuk pembayaran TPP.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman menjelaskan untuk progres kegiatan sejauh ini belum lengkap laporan yang masuk ke Bappeda.
Pihaknya baru akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dengan seluruh OPD pekan depan untuk mengetahui sejauh mana progres kegiatan masing-masing.
Lebih jauh dikemukakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, progres penyerapan anggaran dan kegiatan memang selalu rendah di triwulan pertama. “Pada bulan Januari hingga Maret itu, biasanya memang operasional yang lebih banyak keluar seperti gaji, listrik, air dan lain-lain,” tambah Helmy.
Diapun berharap seluruh OPD untuk segera mempercepat kegiatannya.(*)
