MACCANEWS- Relawan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) balik menyikapi tudingan yang diduga dilakukan kubu lawan terkait aksi unjukrasa yang massif terjadi belakangan ini.
Koordinator Relawan Perindo, M. Askar bereaksi lantaran mendapat sindiran dari tim sebelah yang mengatakan untuk apa demo, kerjanya demo terus bikin macet.
Padahal kata M. Askar, mereka pura-pura tidak paham jika demonstrasi adalah salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kota Makassar.
Apalagi kata Askar, publik mengetahui bahwa lembaga yang berwenang menetapkan calon walikota dan wakil walikota hanyalah KPU apabila disengketakan ranahnya Panwaslu atau Bawaslu.
“Tapi kenapa tiba-tiba ada keputusan PT TUN yang meminta KPU untuk membatalkan pencalonan DIAmi, ada Apa? Menurut beberapa pakar hukum mengatakan bahwa keputusan PT TUN bukan hanya salah tapi menyesatkan, untuk itulah langkah hukum ditempuh oleh KPU dengan melakukan kasasi ke MA,” jelasnya, Jumat (20/4).
Olehnya demi menghindari agar keputusan MA tidak salah memutuskan seperti PT TUN maka langkah mengingatkan pemerintah, bebernya, penegak hukum dan petinggi-petinggi bangsa ini agar melihat persoalan Pilwali Kota Makassar sebagai bentuk penindasan oleh tirani dan hegemoni kekuasaan dan kekayaan.
Melalui demontrasi yang terus menerus dan memassifkan yang terlibat adalah upaya people power dalam melawan ketidakadilan dari orang orang menghendaki hancurnya tatanan demokrasi di Kota Makassar.
Dia juga menganggap memaksakan menjadi pemenang tanpa lawan tanding adalah bentuk bentuk pemusnahan demokrasi yang selama ini terbangun di Kota Makassar.
Apalagi kata M. Askar, Pilwali yang lalu saja jumlah pasangan 10 pasang tiba tiba ujuk-ujuk mau menjadi Pilwali Kota Makassar melawan kotak kosong.
“Mimpi kali yeee. Untuk itulah kami berjuang mewujudkan proses demokrasi yang fairness dengan turun ke jalan meneriakkan kebenaran dan keadilan. Jadi keliru seng itu Juniar Tompo dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa kerjanya demo terus, salahki,” tegasnya menanggapi komentar di media sosial perihal aksi unjuk rasa relawan DIAmi.
“Sekali lagi tidak ada asap kalau tidak ada api, sekali berjuang untuk kebenaran dan keadilan maka tidak ada yang pantas menghentikan kami kecuali kalau keputusan MA menolak hasil keputusan PT TUN,” sambung mantan Ketua PD Muhammadiyah Makassar ini. (*)
