oleh : *saifuddin al mughniy*
Fenomena demokrasi kian memberi warna dalam sebuah kontekstasi politik. Di tahun politik 2018 ini, seakan dunia politik menjadi magnet bagi terwujudnya cita-cita demokrasi yang baik. Warna demokrasi semakin seperti pelangi, begitu indah. Maka, proses berpolitik bukan hanya sekedar bergerak menuju perebutan kekuasaan. Demokrasi prosedural yang taat hukum,
maka berbagai varian dalam berdemokrasi mulai dihadirkan. Seperti kampanye, termasuk debat publik dipanggung politik bagi kontekstan.
Sulawesi selatan adalah salah satu propinsi yang dipenuhi kearifan lokal, disana kebudayaan tampil sebagai pemantik hadirnya nilai-nilai serta pranata sosial yang dibangun dari lapis budaya seperti siri’ na pesse, sipakatau, sipakalebbi, sipakainga, nilai ini adalah pelapisan kehidupan masyarakat sulawesi selatan.
Malam ini kamis 19 April 2018 di Metro TV sebuah acara debat publik kedua untuk pilgub sulsel, sebagai tahapan pemilu dari KPU, secara sadar (pribadi) awalnya saya dihinggapi *kecemasan* kalau-kalau debat ini sama saja kontennya dengan debat sebelumnya. Ada hal yang menarik dalam debat kedua ini yaitu masing-masing paslon lebih sedikit hati-hati. Walau sesekali melempar senyum satu sama lainnya.
Pikiran kritisnya adalah, masing-masing paslon masih sebatas curhat, dan lebih pada membagi pengalaman dimasanya masing-masing, belum sampai pada mengeksplorasi kebutuhan publik. Padahal terma acara tersebut adalah debat publik, nah, kalau kebutuhan publik tidak dieksplor dan diberikan gagasan yang solutif maka sebenarnya itu adalah pengingkaran atas ruang debat.
Bukankah debat itu adalah ruang transformasi gagasan terhadap publik,? tidak sekedar bertanya lalu menjawab dengan durasi waktu yang sangat minim. Debat transformatif-rasionalitas adalah bagaimana penyampaian gagasan itu tidak “fiksi” tetapi bagaimana kemampuan merasionalisasikan gagasan untuk kepentingan publik
Karena debat adalah konsekuensi demokrasi prosedural, maka manajemen debat tentu disesuaikan dengan desain penyelenggara sesuai tangkapan data yang kemudian di debatkan. Konten debat adalah sejauhmana menjawab kebutuhan masyarakat. Dan KPU sulsel telah melakukan hal terbaik untuk mewujudkan debat publik ini dengan baik sebagai rangkaian tahapan proses politik yang demokratis.
Karenanya, debat tak perlu dicemaskan sepanjang debat itu penuh nilai kearifan lokal. Sebab puncak kecemasan yang tertinggi adalah ketika “publik hilang” dalam debat. ***
*sulsel demokrasi yang bermartabat*
