Kementerian dalam negeri memutuskan jaringan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) disdukcapil Makassar, hal itu lantaran dimutasinya Ariyanti Puspasari sebagai kepala dinas. Kejadian ini sebelumnya telah diperiksa oleh pengamat keuangan negara dan daerah Bastian Lubis.
“Sudah mulai ada dampaknya pembatalan sk walikota lama, sesuai dengan prediksi hasil jumpa pres saya bulan lalu ini masih berlanjut trus”, kata Bastian Lubis, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis(22/08/2019).
Menurutnya masalah pemutusan jaringan SIAK di Kemendagri, baru awalnya saja. Dia memperingatkan, akibat dianulirnya, SK walikota lama, akan menimbulkan banyak masalah.
Ia menjelaskan, baru disdukcapil yang bermasalah, nantinya disdik akan ikut juga, dan dilanjutkan dengan camat-camat. Sebab suatu produk yang dihasilkan dari tupoksinya seorang pejabat batal.
“Karena demi hukum pada saat SK pengangkatannya dianulir atau di batalkan, menjadi cacat secara legal standing”, ujarnya.
Lebih lanjut, sebenarnya sangat terlambat sekali respon, kemendagri. Meski demikian rektor Universitas Patria Artha menyebutkan, dua perkara solusi disdukcapil.
“dibuatkan SK dukcapil dari kemendagri untuk pejabat baru atau yang lama ya paling uang lagi”, tuturnya. (Nur)
The post Gawat, Seluruh Pelayanan SKPD Pemkot Makassar Terancam Lumpuh appeared first on Maccanews.
