MACCA.NEWS- Adanya poin yang dituduhkan terhadap pemerintahan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman terkait adanya dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam penempatan pejabat di lingkungan Pemprov Sulsel, tidak bisa dibuktikan. Hal itu disampaikan salahsatu anggota Fraksi PDIP DPRD Sulsel, H. Alimuddin.
Dikatakannya, perpindahan pegawai yang terjadi, juga sudah sesuai prosedur . “Tuduhan KKN dalam penempatan pejabat eselon II juga tidak benar. Ternyata penempatan pejabat eselon II sudah sesuai dengan mekanisme lelang,” ujar Alimuddin.
Ia menambahkan bahwa persoalan dugaan adanya fee proyek juga dianggap tidak terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah pihak yang telah dihadirkan.
Justru keterangan Mantan Kepala Biro Pembangunan Pemprov, Jumras dianggap hanya upaya mengalihkan perhatian atas kesalahannya.
“Jumras terungkap ingin mengalihkan perhatian dari kesalahan yang telah dia lakukan, tentang fee 7,5 persen,” katanya
Menanggapi sikap Alimuddin maka dari itu Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, Selle KS Dalle mengatakan pihak pansus terus bekerja mengungkap poin-poin dalam hak tersebut melalui sidang penyelidikan.
“Panitia angket masih fokus bekerja dalam menelisik semua dugaan terkait 5 point dalam materi angket. Jadi belum ada kesimpulan apapun terkait hasil kerja panitia angket. Jika ada anggota panitia angket yang bicara menyampaikan sesuatu kesannya sebagai kesimpulan hasil penyelidikan itu hanyalah pendapat pribadi, yang tdk ada hubungannya sama sekali panitia angket (pansus hak angket),” kata Selle baru-baru ini. (*)
The post Legislator PDIP Sebut Tuduhan Ke Nurdin Abdullah KKN Tak Terbukti, Selle: Itu Hanya Pendapat Pribadi appeared first on Maccanews.
