MACCA.NEWS- Ditengah berjalannya hak angket anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), terhadap Gubermur Sulsel dan wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah yang dianggap melanggar beberapa aturan.
Direktur Kopel Indonesia, Syamsuddin Alimsyah berharap semua pihak bisa menerima proses hak angket dari para anggota DPRD Sulsel dalam menjalankan fungsi pengawasnya.
“Hak angket itu hak konstitusional dprd dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Semua pihak harus menghargainya,” kata Syamsuddin Alimsyah, Minggu (30/6/2019).
Diapun berharap pansus hak angket DPRD Sulsel menjalankan tugasnya menuntaskan penyeledikan terhadap pelanggaran yang dilakukan Gubermur dan wakil Gubernur Sulsel.
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana tim pansus angket bekerja secara profesional. Semua kerja kerjanya harus terbuka. Tidak boleh ada sidang cokko cokko. Prinsip dasarnya Pansus harus membuka ruang selebar lebarnya bagi publik untuk akses informasi termasuk menghadiri menyaksikan langsung sidang sidang pansus. Sekali pansus main main gelar sidang tertutup maka saat itu kepercayaan publik akan menurun,” tambahnya.
Syamsuddin Alimsyah mengatakan Kopel Indonesia membentuk tim khusus untuk memantau proses hak angket di pansus yang telah terbentuk.
“Kopel sendiri sudah membentuk tim.relawan pemantau angket. Mereka akan bekerja full melakukan pantauan.
Relawan ini adalah sebagian mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yg pernah magang di Kopel,” ungkapnya.
Sementara ketua pansus hak angket, Kadir Halid memang menginginkan setiap pembahasan pansus hak angket disaksikan langsung oleh publik dengan terbuka melalui pemberitaan media.
“Kita mau setiap pembahasan hak angket ini disaksikan publik secara langsung melalui siaran langsung media (TV),” kata Kadir Halid. (*)
The post Terkait Hak Angket untuk Nurdin Abdullah, Kopel Indonesia Harap Semua Pihak Menghargai Fungsi Anggota DPRD Sulsel appeared first on Maccanews.
