MACCA.NEWS– Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan KPU tidak mempermasalahkan jika Prabowo-Sandi mendalilkan banyak hal dan menyampaikan banyak petitum dalam permohonannya. Namun, kata Hasyim, yang terpenting Prabowo-Sandi bisa membuktikan terutama tuduhan-tuduhan kecurangan yang dilakukan KPU.
“Petitum itu kan permohonan, maka boleh-boleh saja, tapi pertanyaannya atas dasar apa? (petitum yang disampaikan),” ujar Hasyim di Gedung MK, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).
Dalam perbaikan permohonan yang dibacakan tim hukum Prabowo-Sandi di MK, disebutkan sejumlah dugaan kecurangan yang dilakukan KPU, seperti penggelembungan suara, DPT siluman, penambahan daftar pemilih khusus (DPK), dan persoalan situng KPU.
Hasyim mengingatkan Prabowo-Sandi terkait klaim kecurangan tersebut. Pasalnya, jika mendalilkan banyak kecurangan, tetapi tidak dapat membuktikan adanya kecurangan tersebut, maka akan terlihat sebagai sesuatu kekonyolan.
“Tapi kalau banyak dalil, tapi tidak bisa membuktikan kan konyol,” tandas dia.
Dalam persidangan, kuasa hukum Prabowo-Sandiaga Uno Teuku Nasrullah menyebut ada 22.034.193 DPT siluman yang dimanfaatkan untuk menggelembungkan suara paslon 01 Jokowi-Ma’ruf. DPT siluman inilah yang membuat suara Jokowi-Ma’ruf mencapai angka 85 juta lebih.
Dalam penjelasannya, Nasrullah menjelaskan 22 juta data siluman itu berasal dari 17,5 juta data pemilih tak wajar yang sudah sempat dipermasalahkan pihak Prabowo sebelumnya, kemudian ditambah 5,7 juta data pemilih dalam DPK yang ditambahkan pada saat hari H pemungutan suara.
Kubu Prabowo menilai perolehan suara Pilpres yang benar yakni paslon Jokowi-Ma’ruf Amin meraih 63.573.169 suara (48 persen) dan paslon Prabowo-Sandiaga Uno meraih 68.650.239 suara (52 persen). Prabowo-Sandi juga menuntut MK memerintahkan KPU untuk menetapkan dirinya sebagai calom presiden terpilih.
Menanggapi hal itu, Hasyim mempertanyakan klaim kemenangan Prabowo-Sandi di angka 52 persen tersebut. Dia pun meminta Prabowo-Sandi membeberkan dengan jelas dan detail terkait dugaan kecurangan tersebut termasuk lokasi dan jumlah pasti
penggelembungan suara tersebut.
“Itu selisih suaranya dimana? Apakah di rekap provinsi? Atau tingkat rekapitulasi kab kota? Atau di TPS? Kalau TPS, TPS mana? Itu juga dalam pandangan kami setelah kami buka belum jelas juga locus atau tempat kejadian dimana,” pungkas Hasyim. (*)
The post Dalilkan Banyak Kecurangan, KPU: Konyol jika Tak Bisa Dibuktikan appeared first on Maccanews.
