MACCANEWS– Pembicaraan publik, khususnya nitizen terhadap kotak suara yang di produksi oleh penyelenggara Pemilu, KPU memasuki debat yang tidak produktif. Pembicaraan itu menyangkut daya tahan kotak suara dan transparansi. Bahkan dalam sejumlah kesempatan, KPU R.I. menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana kekuatan kotak suara tersebut. Tetapi sikap nitizen di linimasa tidak banyak berubah.
Menanggapi perdebatan tersebut, Peneliti Institute for Social and Democracy (ISD), Masmulyadi menyayangkan bahwa apa yang dipercakapkan oleh nitizen terhadap kotak suara yang diproduksi oleh KPU memasuki babak yang tidak produktif dan cenderung mendelegitimasi penyelenggara Pemilu.
“Kritik itu baik, termasuk mengkritik KPU dalam pengadaan logistik Pemilu (kotak suara). Tetapi mendelegitimasi lembaga itu tidak produktif,” kata alumni Universitas Gadjah Mada ini kepada dalam keterangan persnya yang diterima Maccanews, Senin (17/12/2018).
Menurut Masmulyadi, lebih baik perbincangan publik dicurahkan pada bagaimana mengawal transparansi proses Pemilu. Bagaimana pun transprannya kotak suara, tetapi proses Pemilu tidak jujur, maka kotak suara transparan tidak akan banyak menolong. Oleh karena itu integritas penyelenggara Pemilu menjadi hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar, khususnya di penyelenggara ad hoc.
“Masyarakat sipil mesti fokus bagaimana mengawal proses Pemilu itu agar berjalan transparan. Jangan fokus pada kotak suara transparan tok. Inisiatif semacam kawal Pemilu pada tahun 2014 bagus untuk mempublikasikan hasil-hasil Pemilu, langsung dari TPS dengan foto formulir C1 atau C1 plano pada saat penghitungan suara, kemudian menampilkan di website,” ungkap mantan Ketua PP IPM periode 2006-2008 ini. (*)
