MACCANEWS- Terkait adanya wacana interpelasi untuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) dalam pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dibawa kepemimpinan Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, mendapat tanggapan dari legislator PDIP Sulsel, Rudy Pieter Goni.
Rudy Pieter Goni menegaskan Interplasi ibarat senjata yang mematikan untuk kemajuan Sulsel dimasa akan datang.
“Interpelasi ibarat senjata jangan terlalu sering di gunakan, digunakan pada saat yang benar-benar di butuhkan seperti diduga saat pemerintahan itu telah melakukan pelanggaran undang-undang atau sejenisnya, atau penerintah telah mengkhianati Rakyat, dan sebagainya,” kata Rudy Pieter Goni, Jumat (2/11/2018).
Bagi Rudy Pieter Goni, tap perlu adanya interpelasi TP2D. Sebab, dia berharap perlu adanya pembicaraan khusus DPRD bersama Pemprov tentang fungsi dan tugas TP2D dalam pembangunan Sulsel.
“Jadi, selama masih bisa di bicarakan dan duduk bersama dan diberi masukan , karena fungsi DPRD adalah juga pengawasan . Sehingga, hasil pengawasan juga dapat di sampaikan kepada Gubernur dan Wagub tentunya . Komunikasi dua arah yang baik dan rutin untuk membangun sulsel Jaya.
Pembentukan TP2D kata Rudy, sudah sesuai peraturan Gubernur (Pergub) yang fungsinya lazin membantu memberikan masukan kepada Pemprov Sulsel.
“Intinya TP2D adalah bentukan Gubernur Sulsel melalui Pergub, itu hal yang biasa dan Lazim. TP2D kumpulan staf ahli dibidangnya masing-masing yang membantu pak Gub dan Wagub dalam menjalankan Roda Pemerintahan,” cetusnya.
Rudy Pieter Goni juga mengungkapkan hanya butuh waktu untuk menyinkronkan antara TP2D dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sehingga dalam berinteraksi mungkin saja masih ada hal-hal yang perlu dikordinasikan tentang sejauh mana tugas pokok dan fungsinya. Apa saja yang menurut pak Gubernur sesuai dengan Pergub yang menjadi tugas TP2D yang perlu di Singkronkan dengan OPD maupun DPRD dan stakeholder lainnya. Setiap Gubernur punya cara dan gaya kepemimpinan yangg berbeda,” tuturnya.
Interpelasi kata Rudy, terlalu dini untuk dilakukan saat ini. Sebab, pemerintah Provinsi saat ini butuh support, bukan kritikan.
“Interpelasi menurut saya terlalu genit untuk dilakukan saat ini. Komunikasi yang baik dan intens saja yg di butuhkan antara gubernur dan DPRD,” jelasnya. (*)
