Makassar,- Diskominfo Makassar menegaskan komitmennya dalam meningkatkan transparansi tata kelola digital pemerintah melalui pelaksanaan FGD Lontara+. Forum ini dihadiri berbagai OPD untuk membahas dua fokus utama: penyatuan standar aduan masyarakat dan pembentukan sistem audit TIK yang lebih terbuka.
Dalam sesi pemaparan, Diskominfo menjelaskan bahwa audit TIK bukan hanya soal evaluasi teknis, tetapi juga bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran dan inovasi digital berjalan sesuai aturan. Audit yang transparan dinilai dapat menghindarkan tumpang tindih program serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah kota.
FGD juga menjadi ruang diskusi bagi OPD untuk menyampaikan tantangan mereka dalam mengelola aduan masyarakat. Diskominfo kemudian mengarahkan agar seluruh proses penanganan aduan diseragamkan di dalam platform Lontara+ sebagai kanal tunggal pemerintah. Dengan demikian, OPD dapat bekerja secara lebih koordinatif dan terstruktur.
Melalui forum ini, Diskominfo Makassar berharap seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya transformasi digital yang transparan, efisien, dan berbasis data.(*)
