MAKASSAR, – Penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Kota Makassar, Rabu (6/8/2025).
Salah satu suara penolakan datang dari Ketua RW 05 Kelurahan Bira, H. Akbar, yang mengaku masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan proyek. Ia menyatakan baru mengetahui rencana pembangunan dua hari sebelum peletakan batu pertama dilakukan, tepatnya pada 29 Mei 2025.
“Saya hadir karena suara hati dan suara rakyat saya di kampung. Kami baru tahu proyek ini dua hari sebelum peletakan batu pertama. Tidak ada sosialisasi, tidak ada pemberitahuan resmi,” tegasnya dalam forum RDP.
Akbar menyebut telah mengumpulkan warganya pada 31 Mei untuk menyampaikan informasi mengenai proyek tersebut. Respons warga, menurutnya, adalah penolakan menyeluruh karena merasa terkejut dan terpinggirkan.
Ia juga mengkritik sikap pengelola proyek dari PT Sarana Utama Sulsel (PT SUS) yang menurutnya bersikap seolah proyek sudah final tanpa ruang dialog.
“Kami tidak diberi ruang berdiskusi. Dibilang semua sudah final. Kami merasa proyek ini dipaksakan,” tambahnya.
Menanggapi keluhan warga, Anggota Komisi C DPRD Makassar, Ray Suryadi, menyatakan bahwa penolakan masyarakat sangat masuk akal dan perlu mendapat perhatian serius.
“Mayoritas warga keberatan, apalagi soal dampak lingkungan dan kesehatan. Wajar kalau mereka menolak,” kata Ray.
Ia menyebut, lokasi yang dipilih—yang berada dekat permukiman padat dan kawasan industri—tidak tepat dan berpotensi menimbulkan masalah baru, termasuk pencemaran udara, air, dan kemacetan.
Ray juga mengkritik ketidakkonsistenan Pemerintah Kota Makassar dalam penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ia mempertanyakan mengapa proyek pengelolaan sampah justru ditempatkan di area yang dekat dengan pemukiman dan ruang terbuka hijau (RTH), yang semakin terbatas.
“Masa tempat sampah dibangun di dekat rumah warga? Padahal ada TPA Antang yang memang dari awal diperuntukkan untuk pengelolaan sampah,” tegasnya.
Ray mendorong Pemkot Makassar untuk memindahkan lokasi proyek ke tempat yang lebih tepat dan sesuai peruntukan tata ruang. Ia menegaskan bahwa keputusan soal lokasi memang berada di tangan pemerintah daerah, namun harus tetap rasional dan berpihak pada warga.
“Kalau masih bisa dipindahkan, kami sepakat untuk pindah. Jangan paksakan proyek di tempat yang salah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar Pemkot menunggu implementasi teknis dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 sebelum melanjutkan proyek ini, sembari mengevaluasi seluruh aspek perencanaan secara terbuka.
“Penetapan lokasi itu wewenang pemda. Tapi harus bijak, transparan, dan berpihak pada rakyat. Jangan korbankan masyarakat demi proyek,” tutup Ray. (*)
