MAKASSAR – Rencana Pemerintah Kota Makassar menambah armada bus listrik gratis untuk pelajar melalui skema sewa atau leasing dari pihak ketiga mendapat dukungan dari DPRD Makassar.
Namun, dewan mengingatkan agar kebijakan ini tidak diambil tergesa-gesa dan harus melalui kajian menyeluruh demi menghindari beban jangka panjang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebelumnya menyampaikan bahwa skema sewa dinilai lebih efisien, baik dari sisi anggaran maupun operasional, dan sejalan dengan upaya mendorong transportasi ramah lingkungan.
“Kalau sistem sewa diterapkan, maka pemeliharaan dan perbaikan menjadi tanggung jawab penyedia. Ini sedang kita kaji agar lebih efisien dalam penggunaan anggaran,” kata Munafri, Kamis (24/7/2025).
Anggota Komisi D DPRD Makassar, Fahrizal Fahmi Husain, menyebut skema leasing bisa menjadi solusi efisiensi biaya jangka panjang. Namun, ia menekankan perlunya perhitungan matang agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
“Jika sewa, maka biaya perawatan tidak ditanggung pemerintah. Tapi tetap perlu hitung-hitungan jelas agar tidak justru lebih boros,” ujarnya, Selasa (29/7/2025).
Fahrizal juga mendorong agar armada bus dimanfaatkan secara optimal, termasuk di luar jam sekolah.
“Bus jangan hanya beroperasi pagi dan siang. Bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan transportasi warga pada jam-jam nonsekolah,” katanya.
Dukungan juga datang dari anggota DPRD Makassar, Budi Astuti, yang menilai program ini bisa meringankan beban transportasi pelajar sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
“Banyak pelajar yang selama ini mengandalkan kendaraan orang tua. Kehadiran bus listrik akan sangat membantu, apalagi ini lebih hemat dan ramah lingkungan,” ucap Budi.
Ia menekankan pentingnya pemerataan layanan, terutama ke wilayah-wilayah pinggiran yang selama ini kurang tersentuh transportasi publik.
“Evaluasi trayek itu penting. Jangan hanya berputar di pusat kota, daerah pinggiran juga harus terlayani,” tegasnya.
Saat ini, Pemkot Makassar telah mengoperasikan lima unit bus sekolah gratis di beberapa koridor utama. Namun jumlah tersebut masih dianggap minim dibanding kebutuhan pelajar di kota ini.
“Bus sekolah tetap berjalan, tapi yang penting ke depan adalah memperluas jangkauan rute,” ujar Munafri.
Menurutnya, penyediaan transportasi gratis merupakan bagian dari komitmen Pemkot dalam mendukung pendidikan yang terjangkau dan aman.
“Kalau satu anak butuh Rp10.000 sehari untuk ongkos, dalam sebulan bisa Rp200.000. Kalau kita siapkan transportasi gratis, itu langsung berdampak pada pengurangan beban biaya keluarga,” jelasnya.
