Makassar,— Kabar gembira bagi warga Makassar! Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menunjukkan komitmen penuh dalam mengawal pemilihan Ketua RT dan RW secara langsung yang akan digelar serentak pada September 2025.
Sebagai bentuk dukungan terhadap demokrasi akar rumput, DPRD Makassar akan membuka posko pengaduan masyarakat di kantor mereka dan di daerah-daerah rawan. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan seluruh proses pemilihan berjalan jujur, adil, transparan, dan bebas dari intervensi.
Anggota Fraksi Mulia DPRD Makassar, Muchlis Misbah, menegaskan bahwa posko ini krusial untuk mengantisipasi potensi kecurangan dan memastikan partisipasi aktif masyarakat.
“Banyak warga menanyakan kejelasan sistem dan teknis pemilihan RT dan RW. Kami di DPRD ingin memastikan setiap warga punya akses untuk melaporkan jika ada kecurigaan pelanggaran atau pengaturan,” ujarnya.
Posko ini bukan hanya respons atas dinamika di lapangan, tetapi juga untuk mencegah berbagai persoalan yang mungkin muncul.
Muchlis menekankan, “Kami ingin masyarakat tahu bahwa DPRD hadir untuk menjaga demokrasi di tingkat lingkungan. Ini bukan sekadar pemilihan kecil, ini adalah fondasi dari sistem Pemerintahan Kota.”
Pemilihan Ketua RT dan RW 2025 mengusung sistem baru yang lebih demokratis. Nantinya, Ketua RT akan dipilih langsung oleh warga, Ketua RW dipilih oleh para RT terpilih, dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) akan dipilih oleh para RW terpilih.
Muchlis menjelaskan bahwa Peraturan Wali Kota (Perwali) 2025 yang mengatur sistem baru ini sedang dalam tahap finalisasi, termasuk konsultasi dengan Kemenkumham dan harmonisasi di Biro Hukum Provinsi Sulsel.
“Jika semua berjalan lancar, bulan September 2025 sudah bisa dilaksanakan pemilihan langsung,” ungkapnya optimistis.
Pemilihan ini akan melibatkan skala besar: 4.446 RT, 885 RW, dan 15 LPM yang tersebar di 15 kecamatan dan 143 kelurahan se-Kota Makassar. Angka yang fantastis ini tentu membutuhkan pengawasan menyeluruh dari berbagai pihak.
Terkait pendanaan, Muchlis memastikan anggaran telah disiapkan dari dua sumber: melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Makassar untuk perangkat teknis, dan melalui kecamatan untuk sosialisasi, aplikasi, hingga pelantikan
Muchlis juga menegaskan bahwa para Pelaksana Tugas (PLT) RT dan RW yang saat ini menjabat tidak dapat mencalonkan diri kembali.
“Tugas PLT hanya mengantar sampai pelaksanaan pemilihan rampung. Setelah itu, kita harapkan hadirnya sosok-sosok baru yang dipilih langsung oleh masyarakat,” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Muchlis menyampaikan pesan penting kepada seluruh calon RT dan RW.
“Mari kedepankan silaturahmi dan semangat melayani. Jangan jadikan pemilihan ini ajang konflik atau perseteruan. Mari kita sukseskan pemilu lingkungan ini demi menghadirkan pemimpin yang benar-benar lahir dari kepercayaan warga,” harapnya.
DPRD Makassar berkomitmen untuk terus mengawal proses ini dari awal hingga akhir, memastikan bahwa pemilihan RT/RW 2025 menjadi fondasi pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Mari kita kawal bersama.(*)
