MAKASSAR, – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar menghadiri rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang digelar Komisi D DPRD Kota Makassar, di Ruang Rapat Komisi D DPRD Kota Makassar, Sabtu (12/7/2025).
Rapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi D DPRD dan dihadiri anggota komisi lainnya.
Kegiatan tersebut menjadi ruang strategis dalam melakukan peninjauan terhadap capaian program Dispora, baik yang telah terlaksana maupun yang sedang berjalan, sekaligus menyelaraskan arah kebijakan dengan target pembangunan daerah khususnya di sektor kepemudaan dan keolahragaan.
Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispora Kota Makassar, Fadli Wellang, hadir bersama jajaran utama, di antaranya Bendahara Umum Dispora, Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda.
Mereka memaparkan sejumlah program unggulan yang telah dijalankan pada semester pertama 2025, termasuk kegiatan pelibatan komunitas pemuda, pembinaan atlet muda, hingga dukungan terhadap pelaksanaan event olahraga berskala lokal dan nasional di Kota Makassar.
Komisi D DPRD memberikan beberapa catatan dan rekomendasi untuk penguatan pelaksanaan kegiatan agar lebih menyasar kebutuhan riil di masyarakat, serta meningkatkan efektivitas anggaran dalam menjangkau kelompok sasaran prioritas seperti pelajar, komunitas pemuda, dan organisasi olahraga akar rumput.
Plt Kadispora menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi D terhadap upaya pengembangan sektor pemuda dan olahraga.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan berpihak pada pengembangan potensi generasi muda.
“Dispora berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program, termasuk dalam hal perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja agar selaras dengan visi besar Pemerintah Kota Makassar,” ujar Fadli Wellang di hadapan forum.
Rapat ini juga menjadi bagian dari agenda tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Dispora Kota Makassar menyambut baik forum-forum pengawasan seperti ini sebagai bagian dari mekanisme demokratis untuk memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar berdampak dan menjawab kebutuhan warga. (*)
