MAKASSAR, — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menekankan pentingnya percepatan pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan utama Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, RPJMD merupakan landasan legal dan strategis bagi seluruh program pembangunan daerah.
“RPJMD adalah dasar dari semua program pemerintah kota. Tanpa pengesahan RPJMD, jalannya pembangunan tidak akan maksimal,” ujar Supratman, Senin (30/6).
Ia mengingatkan bahwa RPJMD harus disahkan maksimal enam bulan setelah pelantikan Wali Kota. Oleh karena itu, DPRD menargetkan dokumen tersebut dapat rampung bulan depan.
Meski RPJMD belum disahkan, beberapa program prioritas Pemkot Makassar tetap didorong untuk dilaksanakan.
Salah satunya adalah penyediaan seragam sekolah gratis yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Program seragam gratis tetap kita dorong meski belum masuk secara resmi dalam RPJMD. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap,” jelas Supratman.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan sampah sebagai prioritas utama. Kebersihan kota, menurutnya, menjadi tolok ukur citra daerah, terutama untuk meraih penghargaan seperti Adipura.
“Kalau pengelolaan sampah tidak optimal, penghargaan seperti Adipura sulit diraih,” tambahnya.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi fokus utama pemerintah dan DPRD di masa awal pemerintahan.
Terkait rencana perubahan anggaran, Supratman mengungkapkan bahwa Pemkot berencana mengajukan lebih awal agar proses adaptasi pasca-pandemi bisa berjalan lebih cepat.
“Kami mendengar Pemkot akan mengajukan anggaran perubahan pada bulan tujuh atau delapan. DPRD siap membahasnya segera,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun depan. Dengan pembaruan struktur organisasi dan penempatan personel baru oleh Wali Kota, Supratman optimistis kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan lebih maksimal.
“Tahun ini masih transisi, banyak OPD stagnan. Tapi dengan penyegaran personel, kami berharap ada peningkatan kinerja, terutama pada sektor pajak dan retribusi daerah,” tutupnya.(*)
