Makassar, – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar menggelar rapat penting bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar guna membahas konsultasi dan koordinasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di ruang Badan Anggaran DPRD ini dipimpin oleh Ketua Banggar, Andi Suharmika, serta dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Kota Makassar Irwan Bangsawan dan PJ Sekda Makassar Irwan Rusfiady Adnan.
Rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan APBD 2025 berjalan sesuai rencana dan mendukung target-target pembangunan daerah. Fokus pembahasan mencakup sinkronisasi program prioritas, pengendalian belanja daerah, serta optimalisasi serapan anggaran sejak awal tahun.
Dalam pemaparannya, Andi Suharmika menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD bukan sekadar menjalankan kegiatan, tetapi juga bagian dari upaya menyejahterakan masyarakat melalui distribusi anggaran yang adil dan tepat sasaran. Ia menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam menghadapi dinamika fiskal yang terus berubah.
“Pelaksanaan APBD harus mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Kami akan mengawal dari sisi pengawasan agar tidak ada program yang tumpang tindih, mubazir, atau keluar dari jalur perencanaan,” ucapnya.
Irwan Bangsawan, mewakili Pemkot Makassar, menegaskan bahwa pelaksanaan anggaran akan mengedepankan prinsip transparansi dan efisiensi. Ia juga menyoroti pentingnya percepatan proses tender dan penunjukan pelaksana kegiatan agar program-program strategis tidak terlambat berjalan.
Irwan Rusfiady Adnan, sebagai Pj. Sekda, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun roadmap pelaksanaan program di seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang akan dikawal melalui sistem pengawasan digital berbasis aplikasi. Ia juga menyebutkan bahwa kinerja OPD akan terus dievaluasi setiap triwulan untuk memastikan capaian sesuai dengan target.
“Kami menyadari bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, baik dari sisi anggaran maupun teknis. Oleh karena itu, koordinasi seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kerja sama,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, beberapa anggota Banggar juga menekankan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan APBD. Mereka mendorong agar pelaksanaan program tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.
Rapat ini merupakan bagian dari serangkaian langkah DPRD untuk memastikan bahwa APBD 2025 benar-benar berpihak kepada rakyat. Ke depan, Badan Anggaran akan melakukan pemantauan ketat terhadap realisasi fisik dan keuangan secara berkala, serta menggelar forum evaluasi untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah.(*)
