Bappeda Makassar Menghadiri Indepth Interview Kepuasan Pengguna Monitoring Centre for Prevention (MCP)

oleh

Makassar, – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, A. Zulkifly, menghadiri kegiatan Indepth Interview Kepuasan Pengguna Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara ini berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balaikota Makassar, pada Rabu, 17 Juli 2024, dan melibatkan sejumlah pejabat serta perwakilan dari berbagai instansi pemerintah kota.

Monitoring Centre for Prevention (MCP) merupakan platform yang dikembangkan oleh KPK sebagai alat untuk memantau, mengevaluasi, dan memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. MCP berfungsi sebagai pusat pemantauan yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kepatuhan pemerintah daerah terhadap program-program pencegahan korupsi yang telah dicanangkan oleh KPK. Melalui MCP, pemerintah daerah dapat diukur kinerjanya dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam acara Indepth Interview ini, KPK melakukan evaluasi mendalam terkait tingkat kepuasan pengguna MCP, yang melibatkan para pemangku kepentingan utama di Kota Makassar. Kepala Bappeda Kota Makassar, A. Zulkifly, hadir sebagai salah satu narasumber kunci yang diminta untuk memberikan masukan dan pandangannya mengenai implementasi MCP di Kota Makassar, serta dampaknya terhadap upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan daerah.

Dalam pernyataannya, Zulkifly menyampaikan bahwa MCP telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Ia menjelaskan bahwa melalui MCP, berbagai program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipantau secara lebih efektif, sehingga meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan atau tindakan koruptif.

“MCP ini adalah salah satu instrumen penting yang sangat membantu kami dalam memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Dengan adanya MCP, kami bisa memantau secara real-time implementasi dari berbagai program yang telah direncanakan, sehingga jika ada kendala atau deviasi, dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Zulkifly.

Lebih lanjut, Zulkifly juga menekankan pentingnya keberlanjutan dari penggunaan MCP di lingkungan pemerintahan daerah. Menurutnya, MCP tidak hanya harus digunakan sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Ia berharap bahwa ke depan, MCP dapat terus dikembangkan agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh seluruh lapisan pemerintahan, sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam sesi wawancara, KPK juga menggali berbagai aspek teknis dari penggunaan MCP, termasuk kemudahan akses, kecepatan respon, dan efektivitas sistem dalam mendeteksi potensi penyimpangan. Para peserta, termasuk Zulkifly, memberikan umpan balik yang berharga, serta menyampaikan beberapa saran untuk perbaikan sistem di masa mendatang. Salah satu masukan yang disampaikan adalah perlunya peningkatan pelatihan dan sosialisasi terkait penggunaan MCP di tingkat teknis, agar semua pegawai yang terlibat dalam pengelolaan program pemerintah daerah dapat memanfaatkan sistem ini dengan lebih optimal.

“Kami menyadari bahwa untuk memaksimalkan manfaat dari MCP, semua pihak yang terlibat harus benar-benar memahami cara kerjanya. Oleh karena itu, kami menyarankan agar pelatihan dan sosialisasi lebih intensif dilakukan, terutama di level operasional. Dengan demikian, semua pegawai yang terlibat dalam implementasi program dapat menggunakan MCP secara efektif dan efisien,” tambah Zulkifly.

Kegiatan ini ditutup dengan diskusi interaktif antara KPK dan perwakilan dari Pemerintah Kota Makassar mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan MCP. KPK menyambut baik semua masukan yang diberikan, dan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan pada sistem MCP agar semakin responsif terhadap kebutuhan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi.

“KPK sangat menghargai partisipasi aktif dari Pemerintah Kota Makassar dalam kegiatan ini. Masukan yang kami terima akan menjadi dasar bagi kami untuk terus memperbaiki MCP. Kami berharap, dengan adanya kerjasama yang baik antara KPK dan pemerintah daerah, kita dapat bersama-sama membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan bebas dari korupsi,” ujar salah satu perwakilan KPK dalam penutupan acara.

Dengan terselenggaranya Indepth Interview ini, diharapkan penggunaan MCP di Kota Makassar dapat semakin optimal, sehingga mendukung upaya pemerintah kota dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.(*)

No More Posts Available.

No more pages to load.