MAKASSAR, – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Konsolidasi di Regional III mencakup wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua di Kota Makassar, Senin (27/5/2024).
Hal itu merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Konsolidasi di Regional I yang mencakup wilayah Sumatera serta Regional II yang mencakup wilayah Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara.
Hal itu dilakukan untuk menekan angka stunting yang ada di Tanah Air. BKKBN juga bakal Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024 pada Juni mendatang.
“Regional I itu di Batam wilayah Sumatera, Regional II itu di Surabaya itu wilayah Jawa, Bali, NTT, NTB dan Kalimantan dan yang terakhir Regional III wilayah Sulawesi Maluku dan Papua,” kata Sekretaris Utama BKKBN, Tavip Agus Rayanto dalam keterangannya, Senin (27/5/2024).
Tavip menjelaskan bahwa Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024 ini memiliki dua tujuan utama. Pertama adalah memastikan penurunan stunting di Tanah Air mencapai target yaitu 14 persen.
“Yang pertama itu akselerasi jangka pendek, karena janjinya di bulan Oktober itu adalah 14 persen, padahal berdasarkan data SKI itu 21,5 persen, berarti untuk mampu menuju ke sana itu kan kita harus menurunkan 7,5 persen per tahun,” sebutnya.
Sementara tujuan yang kedua adalah mengakurasi angka stunting di Tanah Air yang sebelumnya diukur berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia (SKI). Pengukuran ulang itu perlu dilakukan lantaran sejumlah kepala daerah protes karena adanya perbedaan data antara data Elektronik Pencatatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) dan SKI.
“Yang kedua adalah pengukuran ulang karena sejumlah kepala daerah protes karena adanya perbedaan data antara EPPGBM dan SKI. Solusinya yang dianggap jalan tengah adalah melakukan pengukuran ulang,” jelasnya.
Pertemuan ini, lanjut Tavip, juga dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang akan digelar Juni mendatang. Tavip menyebut setiap daerah harus mempersiapkan tiga hal.
“Pertama yaitu mengecek di Posyandu itu ada alat ukur atau antorpometrinya sudah tersedia atau belum. Kedua, melatih kadernya agar diakui, Karena kalau kadernya tidak terlatih dan ngukurnya salah, nanti tidak diakui hasilnya. Ketiga, memastikan cakupan kehadiran di puskesmas agar bisa dipakai itu harus di atas 90 persen, kalau di bawah 90 persen agar bisa diakui,” Tavip merinci.
Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakhrulloh memastikan bahwa pihaknya telah siap untuk menyambut kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024 yang akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Sulawesi Selatan.
“Ini nanti ada intervensi secara nasional di bulan Juni. Jadi ini persiapan diawali di Sulawesi Selatan. Presiden dan Wapres memiliki komitmen yang tinggi untuk menurunkan stunting,” kata Zudan
Zudan menjelaskan bahwa pihaknya juga akan menyiapkan langkah strategis untuk menekan angka stunting di Sulsel. Salah satunya adalah menggelar pertemuan rutin dengan stakeholder terkait.
“Kita akan melakukan langkah strategis. Kita dengan 24 kabupaten di Sulsel akan rutin berkoordinasi tiap 2 Minggu sekali,” jelas Zudan.
Selain itu Zudan juga menjelaskan untuk menangani stunting, pencegahan perlu diutamakan. Ia pun menyebut langkah-langkah pencegahan dilakukan sejak sebelum calon pengantin menikah dan memutuskan untuk mempunyai anak.
“Diawali dari pendataan ibu bapak yang menikah, kemudian ibu hamil itu didata dari awal sehingga bisa diberikan pencegahan agar tidak terjadi stunting dengan cara ibu bapak yang mau menikah sehat dan ibu yang hamil sehat. Kemudian semua bayi harus ditimbang dan diukur setiap bulan agar bisa diketahui pertumbuhannya. Ini akan menjadi langkah yang efektif,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Shodiqin memastikan pihaknya juga telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024.
“Kita sudah melakukan berbagai persiapan sesuai dengan arahan dari BKKBN pusat,” ucapnya singkat.(*)
