MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menerima penghargaan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) sebagai Role Model Kepala Daerah.
Danny mendapat penghargaan karena berperan aktif dan sinergis serta berkontribusi dalam peningkatan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan di Sulsel khususnya di Kejari Makassar.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kajati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada Danny Pomanto pada kegiatan Pra Musrenbang Tahun 2024 di Hotel Claro, Jumat (22/3/2024).
Pra Musrenbang Kejati Sulsel ini mengangkat tena Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Transformasi Penegakan Hukum Modern Indonesia Emas 2045.
Sehingga dalam kesempatan itu, Kajati Leonard Eben berharap melalui pra musrenbang ini dapat terwujud transformasi penegakan hukum yang lebih modern menuju Indonesia emas 2045.
“Juga kepada wali kota/bupati terima kasih atas bantuan dalam mendukung sarana dan prasarana kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi baik di tingkat kejari maupun kejati,” kata Leonard Eben Ezer Simanjuntak.
Hubungan koordinasi dan kolaborasi terjalin baik antara Pemkot Makassar bersama dengan Kejari Makassar dan Kejati Sulsel.
Pra Musrenbang Kejati Sulsel ini mengangkat tena Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Transformasi Penegakan Hukum Modern Indonesia Emas 2045.
Sehingga dalam kesempatan itu, Kajati Leonard Eben berharap melalui pra musrenbang ini dapat terwujud transformasi penegakan hukum yang lebih modern menuju Indonesia emas 2045.
“Juga kepada wali kota/bupati terima kasih atas bantuan dalam mendukung sarana dan prasarana kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi baik di tingkat kejari maupun kejati,” kata Leonard Eben Ezer Simanjuntak
Hubungan koordinasi dan kolaborasi terjalin baik antara Pemkot Makassar bersama dengan Kejari Makassar dan Kejati Sulsel.
Danny Pomanto menyebut paradigma penegakan hukum modern dianggap sebagai bentuk mitigasi dari sebuah pelanggaran hukum yang produktif.
Sehingga membuat pemerintah daerah kabupaten/kota aman dalam menjalankan program kerjanya berkat pengawalan dari Kejati dan Kejari.
Pomanto menyebut paradigma penegakan hukum modern dianggap sebagai bentuk mitigasi dari sebuah pelanggaran hukum yang produktif.
Sehingga membuat pemerintah daerah kabupaten/kota aman dalam menjalankan program kerjanya berkat pengawalan dari Kejati dan Kejari.(*)
