Sebelas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Makassar dilaporkan memiliki serapan anggaran yang rendah, yakni di bawah 40 persen menjelang akhir triwulan ke III tahun 2023.
Dari target belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 sebesar Rp5,2 triliun, realisasi anggaran beberapa OPD masih tergolong rendah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman, menyoroti bahwa rendahnya realisasi dan pendapatan menjadi catatan penting bagi sebelas OPD tersebut. Ia telah mengingatkan para OPD berkali-kali tentang kebutuhan akan perbaikan, termasuk untuk tahun 2024 mendatang.
“Dalam menghadapi rendahnya realisasi dan pendapatan, tahun depan kami akan melakukan perbaikan. Kami akan mengurangi pembiayaan yang tidak signifikan atau tidak sesuai dengan target pendapatan yang telah ditetapkan,” jelas Helmy saat diwawancarai di Kantor Balaikota Makassar, Jalan Ahmad Yani, pada Rabu (18/10/2023).
Helmy juga menegaskan bahwa langkah perbaikan ini akan melibatkan pengurangan pembiayaan yang tidak relevan atau tidak berkontribusi pada pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. Untuk mengejar target realisasi yang tersisa hanya dua bulan, Helmy menekankan bahwa data realisasi anggaran yang dipaparkan oleh Bappeda Kota Makassar telah mengalami perubahan.
“Kami sedang menunggu persetujuan perubahan APBD dari pihak provinsi. Jika perubahan ini disetujui, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) akan segera ditindaklanjuti,” tambahnya.
Dengan adanya langkah perbaikan yang dijanjikan oleh Kepala Bappeda, diharapkan efisiensi pengelolaan anggaran di Kota Makassar dapat ditingkatkan, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
