“Jadi berdasarkan status tanggap darurat yang dirilis kabupaten/kota itu sudah ada beberapa. Ada sekitar 14 (wilayah) sudah berada di status tanggap darurat,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Sulsel Amson Padolo, Kamis (12/10/2023).
Amson merincikan 14 kabupaten dan kota yang masuk status tanggap darurat itu, yakni Kabupaten Soppeng, Sinjai, Barru, Maros, Enrekang, dan Wajo. Selain itu Kabupaten Selayar, Pinrang, Takalar, Bulukumba, Gowa, Jeneponto, Kota Makassar, dan Palopo.
Amson mengatakan jumlah daerah yang ditetapkan status tanggap darurat meningkat dari sebelumnya hanya ditetapkan 9 wilayah. Menurutnya penetapan status tanggap darurat ini mempertimbangkan kondisi kekeringan di tiap daerah.
“Iya karena kan ini hari tanpa hujan sudah lama kan. 120 hari itu status ekstrem, (sementara) ini status tanggap darurat,” jelasnya.
Dia menyebutkan status tanggap darurat kekeringan di Sulsel sudah diterapkan sejak 30 September 2023 lalu. Status ini akan diperpanjang mengacu pada kondisi daerah dan laporan BMKG.
“Kita status tanggap darurat sampai 30 Oktober. Mungkin bisa diperpanjang lagi. Kita belum perpanjang, ini masih pertama. Dari 30 September sampai 30 Oktober,” beber Amson.
Meski begitu, Amson tak menampik potensi pihaknya melakukan perpanjangan status tanggap darurat. Sebab, berdasarkan informasi BMKG, hujan baru turun pada pekan kedua di bulan November.
“Kita lihat lagi nanti kemungkinannya. Karena berdasarkan informasi BMKG, hujan ringan itu diprediksi di minggu kedua bulan November,” tuturnya.
“Itupun hujan ringan untuk daerah Makassar dan sekitarnya. Tapi kita berharap daerah lain juga (turun hujan). Jadi surplus pangan tidak terganggu,” lanjut Amson.
Dia menuturkan penetapan status tanggap darurat dapat memudahkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan sumber dayanya. Utamanya mengalokasikan Biaya Tak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana kekeringan.
“Tetapi di mana sumber daya yang dimiliki oleh daerah digunakan dalam rangka mengurangi dampak terhadap bencana. Jadi apabila kita mau gunakan biaya tak terduga (BTT) itu bisa,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemkot Makasar juga menetapkan perpanjangan status tanggap darurat kekeringan hingga 5 November 2023. Pertimbangannya karena dampak El Nino yang masih cukup signifikan.
“Kita memberlakukan tanggap darurat tanggal 4 September 2023 lalu, kemudian berakhir di tanggal 4 Oktober 2023. Lalu diperpanjang lagi dari 5 Oktober sampai 5 November bulan depan,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Makassar Achmad Hendra Hakamuddin, Selasa (10/10).
Berdasarkan prakiraan BMKG lanjut dia, hujan baru akan turun pada bulan November. Situasi itulah yang juga dijadikan acuan Pemkot Makassar masih memberlakukan status tanggap darurat kekeringan.
“Perkiraan dari BMKG musim hujan di wilayah Sulawesi Selatan ada di dasarian 2 November 2023. Dasar itulah kita memperpanjang status gawat darurat. Mudah-mudan November sudah masuk hujan. Paling tidak suhu dululah yang tidak terlalu panas lagi,” jelasnya.(*)