MAKASSAR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menggelar Mayor Corner untuk membahas ancaman krisis global pada tahun 2023, dengan mengantisipasi dengan cara mendorong pemanfaatan ekonomi digital sebagai solusi.
Hadir sebagai nara sumber dalam acara Special Even “Ancaman Krisis 2023 dan Pemanfaatan Ekonomi Digital Sebagai Solusi” itu, yakni Dosen Unhas, Anas Iswanto Anwar dan Pengamat Informatika dan Teknologi Unhas, Indrabayu, dan moderator M Irwan. Acara ini disiarkan secara live melalui channel YouTube iNews, Rabu (23/11/2022).
para narasumber mengingatkan, pada tahun 2023, ancaman resesi ekonomi ini semakin nyata dan menjadi momok bagi seluruh negara. Dampak yang terjadi akibat resesi global ini, kata Indrabayu, yakni semakin meningkatnya angka pengangguran di setiap negara.
Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto yang diwakili oleh Staf Ahli Pemkot Makassar Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Irwan Rusfiady Adnan, mengungkapkan, bahwa upaya antisipasi yang dilakukan Pemkot Makassar terhadap ancaman itu, ialah mendorong program lorong wisata untuk menggenjot perekonomian masyarakat yang dibarengi dengan penggunaan teknologi.
“Pak Wali Kota sudah luar biasa mendoro program lorong wisata sebagai salah satu potensi masyarakat untuk menghadapi krisis global nantim, nah kalau di Diskominfo ini kan jelas sekali salah satu yang paling bagus dalam era ini adalah era informasi dan teknologi,” kata Irwan Rusfiady Adnan dalam forum tersebut.
Ia menunjukkan, salah satu manfaat teknologi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, yakni maraknya perusahaan jasa transportasi online. Kareta teknologi informasi ini, kata Irwan, pelaku usaha melakukan inovasi tanpa mengeluarkan biaya besar.
“Contoh, usaha jasa transportasi online, mereka bisa memberikan solusi transportasi melalui sistem digital tanpa membeli kendaraannya,” ungkapnya.
Irwan juga menjelaskan, penggunaan teknologi di pemerintahan, sudah mulai dimaksimalkan untuk memberikan pelayanan kerpada masyarakat dengan cara lebih cepat dan efektif.
“Untuk Dinaskominfo, disarankan membuat sistem host to host sehingga pelayanan publik bisa dengan mudah didapatkan dengan data-data yang akurat, jadi kalau lurah camat SKPD terkoneksi semua serba mudah,” ujarnya.(dn)
