Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menuturkan sudah memasukkan rencana pengadaan mobil listrik dalam APBD Pokok tahun depan.
Hal itu merespons pemerintah pusat yang menegaskan bahwa pada tahun 2023 mendatang, setiap kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah harus mulai menyiapkan anggaran pengadaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas.
“Ini kan kebijakan negara, kita harus memperlihatkan bahwa daerah itu tegak lurus sama pusat. Sudah dimasukkan (usulannya), mudah-mudahan goal di anggaran,” ungkap Danny, sapaan akrabnya, Jumat (25/10/2022).
“Memang mobil kita banyak yang sudah mulai tua, karena terkendala pengadaan. Ada yang 3 tahun, 5 tahun, sudah tidak bisa dipakai. Jadi sekalian saja,” imbuhnya.
Di samping atas perintah negara, dia mengaku jika kendaraan berbasis listrik sudah selayaknya mulai dimasifkan.
Selain mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar, kendaraan listrik juga ramah lingkungan alias zero emmision.
“Ini adalah tugas kita sama-sama untuk menekan hidrokarbon,” paparnya.
Adapun kendaraan konvensional yang ada saat ini, kata dia, tidak akan diganti, melainkan akan disesuaikan dengan instruksi dari pusat terkait peralihannya.
Dalam instruksi presiden sebelumnya, penggunaan kendaraan dinas listrik dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar, M Fajrin Pagarra menyampaikan, pihaknya sudah mengajukan usulan untuk dimasukkan ke APBD 2023.
Setidaknya, ada 20 kendaraan jenis mobil listrik yang bakal diadakan pada tahun depan untuk dijadikan kendaraan dinas.
Rencananya, 20 randis itu akan digunakan sebagai kendaraan operasional pimpinan. Masing-masing untuk wali kota, wakil wali kota, Sekda, dan empat unsur pimpinan DPRD Makassar.
“Selebihnya, akan digunakan sebagai kendaraan dinas OPD sesuai skala prioritas. Juga tidak menutup kemungkinan randis listrik itu bisa digunakan para asisten,” jelasnya.
Terkait mekanisme pengadaannya, Firman memperkirakan kemih besar akan dibeli melalui sistem e-katalog. “Sudah ada kita lihat-lihat karena kita ambil patokan penganggarannya dari e-katalog,” tambah Fajrin.(Win)
