Anggaran 6 SKPD Pemkot Makassar Dipangkas di APBD Perubahan, PU Terbesar

oleh
Makassar – Anggaran di 6 SKPD Pemkot Makassar dirasionalisasi atau dipangkas di APBD Perubahan 2022. Pemangkasan terbesar dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) lantaran serapan anggarannya rendah di APBD Pokok 2022 sebelumnya.

“Jadi perubahan anggaran tahun 2022 ini ada banyak SKPD yang kita lakukan perubahan. Pergeseran anggaran. Yang terbanyak ada di Dinas PU,” ujar Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar Mario David usai dikonfirmasi, Senin (19/9/2022).

Hal tersebut mengemuka usai sidang paripurna penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2022 Pemkot Makassar yang digelar di gedung DPRD Kota Makassar, Senin (19/9).

Mario menuturkan, anggaran Dinas PU Makassar banyak yang tidak terserap lantaran perencanaan yang kurang baik. Dari Rp 899,2 miliar di APBD Pokok menjadi Rp 638 miliar atau berkurang Rp 261 miliar di APBD Perubahan.

“Dinas PU ini kan ada kurang lebih Rp 261 milliar yang tidak terbelanjakan. Karena tadi tidak punya perencanaan yang baik,” urai dia.

Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar menuturkan, selain Dinas PU ada lima SKPD lain yang kurang menyerap anggaran. Di antaranya, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perdagangan.

Mario menambahkan, program fisik di SKPD tersebut banyak yang belum terealisasi. Sehingga anggarannya tidak terserap.

“Kalau PU, (proyek) jalan jembatan, kemudian Dinas perdagangan terkait pasar. Dispora terkait revitalisasi Karebosi dan kawasan olahraga yang ada di Untia,” paparnya.

“Yang keempat Dinas Pendidikan itu sekolah sekolah misalnya pembangunan rehabilitasi sekolah SD apa, SMP apa gitu kan. Dan yang terakhir kesehatan, Dinkes ini terkait (pembangunan Rumah Sakit) Ujung Pandang Baru. Termasuk (Rumah Sakit) Batua,” urai dia.

Mario mengatakan, program fisik banyak yang tidak berjalan karena terkendala lahan. Tanah yang rencananya digunakan membangun, tidak memiliki alas hak.

“Terakhir Dinas Koperasi dan UKM terdapat pemangkasan anggaran di Perubahan 2022,” terangnya.

Namun Mario tidak merinci rasionalisasi anggaran pada 5 SKPD lainnya. Mario juga mengaku tidak tahu pasti detail anggaran yang sudah disepakati dalam KUA PPAS Perubahan Anggaran 2022.

“Kulupa-lupa mi anggaran perubahannya,” imbuh Mario.

Sementara Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto enggan berkomentar banyak terkait APBD Perubahan 2022. Menurutnya kebijakan DPRD Makassar harus dihargai.

“Bagi saya dinamika dewan itu harus kita hargai. Sehingga mau dipangkas mau dikurasi mau diapa itu haknya dewan,” pungkasnya.(*)

No More Posts Available.

No more pages to load.