MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar me-warning pemerintah kota, agar berhati-hati dalam memilih pejabat direksi badan usaha milik daerah (BUMD) dalam lelang jabatan.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso mengatakan, lelang direksi wajib dilaksanakan secara profesional tanpa adanya ‘orang titipan’ dari pihak tertentu. Hal ini penting untuk memilih pejabat yang memiliki kualitas dan integritas, bukan hanya loyalitas.
“Kami berharap tidak ada yang berbau titipan, karena saya rasa Pak Wali juga akan melihat kualitas SDM yang akan diambil, karena ini punya keterkaitan dengan pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” katanya.
Seleksi terbuka direksi BUMD ini diharapkan dapat berlangsung transparan dan profesional sehingga menghasilkan pejabat direksi yang berkualitas dan mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah.
“Kami harapkan semua yang menjabat punya SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul dan bisa melakukan percepatan untuk meningkatkan PAD Kota Makassar ke depan,” ungkapnya.
Sejak enam BUMD diisi oleh Penjabat (Pj) Direksi, Hadi menilai belum nampak kinerja yang signifikan. Sehingga, panitia seleksi (pansel) lelang diharapkan mampu menilai sosok yang benar-benar mampu untuk membawa perkembangan baik bagi perusahaan daerah.
“Bagi kami belum ada satupun yang membanggakan, yah, banyak hal yang menjadi PR, terutama untuk direksi-direksi. Jadi tantangannya, Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia Timur ke depan itu kami harapkan BUMD bisa melakukan akselarasi dalam peningkatan pelayanan di Makassar, banyak PR,” jelasnya.(*)
