MAKASSAR – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Makassar menyiapkan program Lorong Pengendali Stunting (Lopis) sebagai upaya menekan angka stunting.
Plt. Kepala DPPKB Kota Makassar, drg. Ita Isdiana Anwar mengurai data kesehatan terkait angka stunting di kota Makassar pada tahun 2022 prevalensinya mencapai 5,2%.
Sehingga dibutuhkan sebuah program intervensi yang melibatkan berbagai sektor dengan menggagas Lopis atau lorong pengendali stunting di 33 lokus di kota Makassar.
“Kita membuat Lopis agar dapat melakukan intervensi terhadap pencegahan dan penanganan stunting yang terintegrasi. Kita ada 33 lokus (lokasi fokus) yang siap melakukan pelayanan 24 jam. Dengan memonitor dan memantau perkembangan data secara real time kita dapat memberikan perlakuan yang tepat terhadap penanganan stunting,” kata drg. Ita Isdiana Anwar dalam obrolan di rubrik Bappeda Corner yang dikutip, Rabu (30/3) di kanal youtube Bappeda Makassar.
DPPKB Makassar memiliki 2.356 tim pendamping keluarga (TPK) stunting. Mereka terdiri dari unsur kesehatan, DPPKB, dan PKK yang turun ke rumah melakukan langkah pencegahan dengan edukasi tentang pentingnya seratus hari pertama kelahiran.
“Sasaran programnya juga adalah anak-anak baduta (bayi dua tahun) yang harus dipenuhi gizinya secara lebih optimal. Ada tim pendamping keluarga stunting yang siap door to door melakukan edukasi. Mereka dibelaki tools yang mumpuni untuk menajalankan agenda ini,” kata dr. Ita.
Sebagai adaptasi konsep “metaverse” yang telah digaungkan Pemkot Makassar saat rakorsus, DPPKB menyiapkan berbagai program lainnya selain Lopis (Lorong Pengendali Stunting).
Program tersebut yakni Sike’de (Sistem Informasi Kinerja Kader), Masiga (Manajemen Sistem Informasi Keluarga), Lakemaimi Nassa ( Laporan Kelahiran, Kematian, serta Mitigasi Penduduk Kota Makassar), dan Siagangka (Siap Berintegrasi Membangun Bangsa di Kota Daeng).(*)
