MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Initiative Meeting Kampanye Antikorupsi yang digelar di Ruang Sipakalebbi Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (1/4/2022).
Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, M Ansar, turut menghadiri pertemuan ini.
Selain itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemkot Makassar juga hadir beserta sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemkot Makassar.
Danny mengatakan pertemuan dengan Korsupgah KPK adalah bagian dari sosialisasi untuk membangun pemerintahan bersih dan bebas dari korupsi.
“Maka tadi kita bahas lebih ke hal-hal, misalnya, Monitoring Centre for Prevention (MCP). MCP kita belum maksimal. Kemarin sudah naik dari 48 ke 60 sekian, tapi sebagai ibu kota Provinsi Sulsel (Sulawesi Selatan), mestinya kita tetap nomor satu,” kata Danny.
Danny mengungkapkan bahwa selain MCP, dibahas pula tentang Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Korsupgah KPK.
“Kalau MCP itu mengangkut manajerial, sedangkan kalau SPI menyangkut pungli (pungutan liar). Nah, ini harus dibenahi semua, dan betul hipotesa saya, bahwa waktu saya kampanye ada banyak kehancuran birokrat, itu luar biasa dan dampaknya masih sampai sekarang,” ujar Danny.
Danny berjanji untuk membenahi semuanya pada tahun ini. “Saya janji tahun ini kita sudah mulai, intinya resetting belum total, karena kita baru dapat jawaban. Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) baru tiga hari lalu sudah ada penetapan,” tuturnya.
Danny menyampaikan bahwa resetting akan kembali dilakukan, tetapi namun persoalannya ada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Nah, kalau ditinggalkan pos itu, siapa mau jelaskan itu karena mau diganti. Nah, itu semua yang jadi kendala,” bebernya.
Olehnya itu, Danny bersama jajaran Pemkot Makassar akan melakukan konsultasi lebih lanjut terkait hal ini bersama BPK .
“Saya punya misi visi bahwa pemerintahan yang bebas indikasi korupsi dan itu ada tiga yang harus dipenuhi oleh setiap pejabat, jujur LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), bebas temuan BPK, dan bebas temuan dari Inspektorat,” tutupnya. (*)
